Mantan Ketua DPR Setya Novanto Kini Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Apa Alasannya?

Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, telah bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin. Pembebasan ini menyusul putusan PK yang memangkas masa hukumannya.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Setya Novanto, kini telah menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. Terpidana kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) ini mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani sebagian masa hukumannya.

Kabar pembebasan Setya Novanto dikonfirmasi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Jawa Barat, Kusnali, pada Minggu (17/8). Pembebasan ini menandai babak baru bagi mantan politikus senior tersebut setelah mendekam di balik jeruji besi sejak tahun 2017.

Pembebasan bersyarat ini diberikan setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Setya Novanto. Putusan PK tersebut secara signifikan memangkas masa pidananya, membuka jalan bagi pembebasan lebih awal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Jabar, Kusnali, menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat bagi Setya Novanto telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Salah satu faktor utama adalah telah dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung.

Melalui putusan PK tersebut, vonis pidana penjara Setya Novanto yang semula 15 tahun dipangkas menjadi 12 tahun 6 bulan. Pengurangan masa hukuman ini menjadi dasar perhitungan bagi pemenuhan syarat dua pertiga masa pidana yang harus dijalani seorang narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kusnali menambahkan, berdasarkan perhitungan, Setya Novanto memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 16 Agustus 2025. Namun, ia telah keluar dari Lapas Sukamiskin sebelum perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, menunjukkan bahwa proses administrasi telah selesai lebih awal.

Meskipun Setya Novanto kini bebas dari Lapas Sukamiskin, statusnya masih sebagai narapidana bebas bersyarat. Ini berarti ia tetap memiliki kewajiban hukum yang harus dipenuhi selama masa pembebasan bersyaratnya.

Kusnali menegaskan bahwa Setya Novanto diwajibkan untuk melakukan wajib lapor secara berkala kepada Lapas Sukamiskin Bandung. Kewajiban ini merupakan bagian dari pengawasan yang harus dijalani oleh narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat hingga masa pidananya benar-benar berakhir.

Setya Novanto mulai menjalani hukuman sejak tahun 2017 dan selama di Lapas, ia senantiasa mendapatkan pengurangan remisi sesuai dengan ketentuan. Namun, karena ia telah keluar sebelum tanggal 17 Agustus, Setya Novanto tidak lagi mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan tahun ini.

Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2013 menjadi sorotan publik yang menjerat Setya Novanto. Dalam kasus ini, ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Sebelumnya, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan tambahan.

Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan. Selain memangkas masa pidana menjadi 12 tahun 6 bulan, MA juga mengubah pidana denda menjadi Rp500 juta yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana 6 bulan kurungan. Putusan ini menjadi dasar hukum bagi pembebasan bersyarat Setya Novanto.