Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah: Kebijakan Pro Rakyat Kunci, Cerminkan Kasus Pajak Pati

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kebijakan pro rakyat bagi kepala daerah, belajar dari kasus kenaikan PBB di Pati. Mengapa aspek sosial harus diutamakan?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya implementasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam sebuah forum di Denpasar pada Jumat, 8 Agustus. Tito menekankan agar setiap keputusan mempertimbangkan dampak sosialnya secara mendalam.

Imbauan tersebut muncul sebagai respons terhadap insiden kontroversial di Pati, Jawa Tengah. Bupati Pati, Sudewo, sebelumnya menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen untuk tahun 2025. Kebijakan ini menuai protes keras karena dianggap tidak memperhatikan daya beli masyarakat setempat.

Meskipun kenaikan pajak tersebut dibatalkan setelah mendapat sorotan publik dan intervensi dari Kemendagri, kasus ini menjadi pelajaran berharga. Mendagri Tito mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak boleh mengorbankan kesejahteraan rakyat. Kepala daerah harus menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan kemampuan ekonomi warga.

Mendagri Tito Karnavian secara tegas meminta para kepala daerah untuk tidak hanya berpegang pada aspek normatif hukum semata dalam merumuskan kebijakan. Beliau menekankan bahwa pertimbangan aspek sosial dan dampak langsung terhadap masyarakat adalah hal krusial. Kebijakan yang baik harus mampu mengakomodasi kondisi riil masyarakat.

Tito memberikan contoh konkret bahwa kenaikan retribusi sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000 sekalipun dapat memiliki dampak signifikan. Jumlah tersebut mungkin terasa kecil bagi sebagian kalangan, namun sangat berarti bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Oleh karena itu, kebijakan pro rakyat harus mampu membedakan kemampuan finansial warga.

Mantan Kapolri ini kembali menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan. Beliau berharap rekan-rekan kepala daerah lainnya dapat betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek sosial dan kemampuan masyarakat, sebelum menetapkan kebijakan baru yang berpotensi membebani. Fokus utama harus selalu pada kesejahteraan rakyat.

Mendagri Tito Karnavian turut mengingatkan bahwa saat ini pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tengah gencar menjalankan berbagai program yang sangat pro rakyat. Program-program seperti rapat koperasi desa, makan bergizi gratis, dan sekolah rakyat adalah bukti nyata komitmen ini. Oleh karena itu, kepala daerah diharapkan dapat menyelaraskan visi ini.

Tito menegaskan bahwa tidak seharusnya ada kebijakan di tingkat daerah yang justru mempersulit kehidupan masyarakat. Program pemerintah pusat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan harus diikuti oleh kebijakan daerah yang serupa. Kepala daerah memiliki peran vital dalam memastikan program pro rakyat dapat terlaksana secara efektif di wilayahnya masing-masing.

Terhadap Bupati Pati, Kemendagri telah turun tangan untuk memahami substansi kebijakan kenaikan pajak sebelum akhirnya dicabut. Mendagri Tito juga telah berpesan langsung kepada Bupati Pati agar selalu mempertimbangkan kemampuan rakyat dalam membuat kebijakan. Hal ini sejalan dengan cara pemerintah pusat merumuskan kebijakan-kebijakan saat ini.

Pembatalan kebijakan kenaikan pajak di Pati memang berimbas pada penundaan sejumlah rencana pembangunan di daerah tersebut. Namun, keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan rakyat menjadi prioritas utama.

Setelah pencabutan kebijakan tersebut, Mendagri Tito berharap masyarakat Pati dapat kembali tenang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Beliau meyakini bahwa Bupati Pati juga telah mempertimbangkan semua masukan yang ada. Evaluasi diri dan perbaikan kebijakan adalah langkah penting ke depan.

Mendagri mengajak semua pihak untuk kembali bekerja sama demi kemajuan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Kebijakan pro rakyat yang responsif dan adaptif akan selalu menjadi fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan.