Mengapa Pemerintah Harus Pimpin Pengembangan Kecerdasan Buatan? Ini Kata Wakil Menteri Luar Negeri

Wakil Menteri Luar Negeri menekankan peran krusial pemerintah dalam memelopori pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, terutama melalui pendanaan awal dan dukungan riset. Mengapa inisiatif ini penting?

Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memimpin pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan pada simposium "Exploring the Global South: Epistemologies, Development Pathways, and Research Network" yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Kamis, 8 Agustus.

Menurut Oegroseno, pemerintah memiliki sumber daya yang memadai untuk menyediakan pendanaan awal. Dukungan ini krusial untuk riset dan inovasi di bidang kecerdasan buatan. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat kemajuan teknologi di tanah air.

Peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi para ahli untuk mengembangkan algoritma AI akan mempermudah industri. Termasuk pengembang game, untuk berkontribusi di kemudian hari. Hal ini diharapkan mampu mengatasi hambatan pendanaan yang selama ini dihadapi pengembang lokal.

Oegroseno berbagi pengalamannya berdiskusi dengan pelaku industri kreatif, khususnya pengembang game di Indonesia. Ia mencatat bahwa pengembang lokal belum membangun sistem AI mereka sendiri, bukan karena kurangnya keahlian teknis, melainkan karena kendala pendanaan dan waktu yang terbatas.

Indonesia dikenal memiliki industri pengembangan game yang relatif maju, dengan ratusan perusahaan yang menawarkan layanan untuk pasar lokal, regional, bahkan global. Namun, para pengembang ini mengindikasikan bahwa hambatan utama mereka dalam membangun AI bukanlah kemampuan teknis yang sulit, melainkan ketiadaan dukungan finansial.

“Mereka mengatakan tidak membangun AI bukan karena terlalu sulit, tetapi karena tidak ada pendanaan. Mereka fokus mengembangkan game yang bisa langsung menghasilkan pendapatan,” jelas Oegroseno. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi sumber daya manusia ada, tanpa dukungan modal, inovasi di bidang AI sulit berkembang.

Wakil Menteri Luar Negeri menekankan bahwa pengembangan kecerdasan buatan membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan teknis. Proses ini menuntut dedikasi tinggi, waktu yang signifikan, dan investasi berkelanjutan. Oleh karena itu, idealnya inisiatif ini harus dipelopori oleh pemerintah.

Pemerintah, dengan kapasitas sumber daya yang dimilikinya, dapat menjadi katalisator utama. Dengan menyediakan pendanaan awal dan memfasilitasi riset, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan AI. Ini akan membuka jalan bagi inovasi yang lebih besar.

Simposium yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara BRICS dan ASEAN ini merupakan bagian dari PARETO 2025. Forum tahunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Riset Tata Kelola, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN ini bertujuan untuk berbagi perspektif regional. Ini mendukung solidaritas dan kerja sama Selatan-Selatan menuju masa depan bersama, termasuk dalam isu teknologi seperti pengembangan AI.

Dengan peran aktif pemerintah, diharapkan Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dalam pengembangan AI. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kapabilitas teknologi nasional tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global.