Mengapa Polisi Cengkuang Kawal Ketat Distribusi Pupuk Bersubsidi? Ini Alasannya Demi Petani

Polisi di Cengkuang, Cirebon, aktif mengawal kelancaran distribusi pupuk bersubsidi. Simak bagaimana upaya ini memastikan pupuk sampai ke tangan petani dan mencegah penyelewengan.

Polisi di Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, secara aktif mengawal kelancaran distribusi pupuk bersubsidi. Langkah ini diambil untuk memastikan pupuk vital tersebut sampai tepat sasaran kepada para petani. Pengawalan ketat ini juga bertujuan mencegah potensi penyalahgunaan atau penimbunan yang merugikan sektor pertanian lokal.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Desa Cengkuang, Aiptu Kasno, menegaskan bahwa pengawasan terus dilakukan. Hal ini demi meminimalisir kecurangan dan memastikan pupuk tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sinergi dengan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan program ini.

Upaya pengawalan distribusi pupuk bersubsidi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah menekankan pentingnya akuntabilitas distribusi. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 menjadi landasan hukum untuk memastikan pupuk langsung ke tangan petani.

Aiptu Kasno menjelaskan bahwa pendistribusian pupuk di Cengkuang sejauh ini berjalan lancar. Tidak ditemukan adanya pupuk yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pengawasan ketat ini dilakukan bersama pihak pemerintahan desa untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani penerima.

Selain itu, pengawasan juga meminimalisir peluang terjadinya penimbunan yang dapat merugikan sektor pertanian setempat. Pengamanan juga mencakup alat mesin pertanian, seperti traktor, meskipun jumlahnya masih terbatas. Penggunaan alat ini dioptimalkan dengan tenaga petani sendiri untuk mengolah lahan pertanian desa.

Pihak kepolisian juga melakukan pendampingan kepada petani saat harus membeli pupuk di luar desa. Pendampingan ini termasuk memberikan pengawalan agar proses pembelian aman dan sesuai aturan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung kelancaran aktivitas pertanian.

Sinergitas antara Babinkamtibmas dan Babinsa terus dijaga melalui kerja sama di lapangan. Kolaborasi ini mencakup monitoring, pengamanan, hingga pendampingan proses distribusi pupuk dan peralatan pertanian kepada kelompok tani. Kerja sama ini penting untuk menciptakan ekosistem pertanian yang aman dan kondusif.

Kepala Desa Cengkuang, Zaenal Arifin, menegaskan peran TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas sangat membantu petani di wilayahnya. Kehadiran mereka krusial dalam menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan pertanian masyarakat. Hal ini memperkuat rasa aman bagi para petani.

Zaenal menambahkan bahwa pihaknya terus bersinergi dengan TNI-Polri sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sinergi ini bertujuan mengawal sektor pertanian, memastikan distribusi bantuan, serta mendukung produktivitas pertanian di Desa Cengkuang. Dukungan ini esensial untuk kesejahteraan petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa skema titik serah pupuk bersubsidi membuat distribusinya lebih akuntabel dan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan pemerintah melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025. Perpres ini mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Mentan Amran menegaskan bahwa Perpres ini menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin pupuk sampai langsung ke tangan petani. Sistem yang ada kini lebih tegas dan terukur, meminimalisir potensi kebocoran. Ini adalah langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Ia juga menekankan agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipersulit, demi memastikan petani memperoleh akses cepat dan mudah. Hal ini krusial untuk meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh Indonesia. Mentan bahkan memberikan peringatan keras: "Siapa yang main-main dengan pupuk, saya cabut izinnya."