Mengenal Proses Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Dari Masyarakat hingga Dewan Gelar

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan alur panjang pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional, dimulai dari usulan masyarakat hingga proses finalisasi di Dewan Gelar.

Proses pengusulan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional tengah menjadi sorotan. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, memberikan penjelasan rinci mengenai alur pengusulan tersebut, dimulai dari tahap awal hingga proses finalisasi. Usulan ini diawali dari inisiatif masyarakat, melalui berbagai jalur seperti seminar dan forum diskusi publik. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari sejarawan, tokoh masyarakat, hingga akademisi, untuk memastikan validitas dan kelayakan usulan tersebut.

Menurut Mensos Saifullah Yusuf, "Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional." Setelah melalui tahap awal di tingkat masyarakat, usulan tersebut kemudian akan diajukan kepada pemerintah daerah. Jika diterima oleh bupati/wali kota, usulan akan diteruskan ke gubernur untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut.

Tahap selanjutnya melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah usulan diterima dari gubernur, Kemensos melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan membentuk tim untuk memproses usulan tersebut. Tim ini terdiri dari berbagai kalangan ahli, termasuk akademisi, sejarawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tim ini akan melakukan kajian mendalam dan membahas semua usulan nama pahlawan nasional dari seluruh provinsi di Indonesia sebelum memberikan rekomendasi.

Proses pengusulan pahlawan nasional memiliki beberapa tahapan penting. Dimulai dari usulan yang berasal dari masyarakat, kemudian dikaji oleh pemerintah daerah, dan selanjutnya diproses oleh tim khusus di Kemensos. Tim ini akan melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan tersebut, memastikan bahwa tokoh yang diusulkan memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai pihak untuk memastikan objektivitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Setelah melalui proses pengkajian dan pembahasan yang intensif di Kemensos, usulan nama-nama pahlawan nasional akan difinalisasi oleh Mensos. Setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Mensos, usulan tersebut kemudian akan diajukan kepada Dewan Gelar, yang berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai pahlawan nasional. Proses ini menunjukan betapa pentingnya peran berbagai pihak dalam menentukan siapa yang layak menyandang gelar pahlawan nasional.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa terdapat 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Beberapa nama yang diusulkan kembali antara lain Abdurrahman Wahid, Soeharto, Bisri Sansuri, Idrus bin Salim Al-Jufri, Teuku Abdul Hamid Azwar, dan Abbas Abdul Jamil. Selain itu, terdapat empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita, Deman Tende, Midian Sirait, dan Yusuf Hasim.

Proses pengusulan pahlawan nasional melibatkan banyak pihak, memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan dan objektif. Mulai dari masyarakat yang mengajukan usulan, pemerintah daerah yang melakukan verifikasi awal, hingga tim ahli di Kemensos yang melakukan kajian mendalam. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hanya tokoh-tokoh yang benar-benar memenuhi kriteria dan persyaratan yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga martabat dan nilai-nilai luhur yang dilambangkan oleh gelar pahlawan nasional.

Proses ini juga menekankan pentingnya peran sejarawan dan akademisi dalam memberikan penilaian yang obyektif dan berdasarkan fakta sejarah. Mereka berperan penting dalam menelaah kontribusi tokoh yang diusulkan terhadap bangsa dan negara. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan proses pengusulan pahlawan nasional dapat berjalan dengan adil dan transparan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah melalui serangkaian proses yang panjang dan teliti, usulan tersebut akan diajukan ke Dewan Gelar untuk diputuskan. Dewan Gelar akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kontribusi tokoh tersebut terhadap bangsa dan negara, serta reputasinya di masyarakat. Keputusan Dewan Gelar merupakan keputusan final dalam penetapan pahlawan nasional.

Proses panjang dan berlapis ini bertujuan untuk memastikan bahwa gelar pahlawan nasional diberikan kepada mereka yang benar-benar layak dan telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Transparansi dan keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan proses ini.