Mensos Janji Dengarkan Suara Rakyat Terkait Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Menanggapi penolakan publik, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan mendengarkan aspirasi rakyat terkait usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional, termasuk menindaklanjuti kritik dan saran yang masuk.
Jakarta, 21 April 2024 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memberikan pernyataan resmi terkait polemik usulan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Pernyataan ini muncul setelah mencuatnya penolakan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap usulan tersebut. Mensos menegaskan komitmennya untuk mendengar dan menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan oleh publik terkait hal ini.
Menanggapi kontroversi yang berkembang, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) akan mendengarkan semua suara rakyat. Hal ini disampaikan langsung oleh beliau seusai menghadiri acara halalbihalal di Jakarta pada Minggu malam. Beliau menekankan bahwa proses pengusulan pahlawan nasional ini akan berlangsung transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa semua usulan dan masukan dari masyarakat, termasuk kritik dan saran, akan dipertimbangkan dengan cermat oleh Kemensos. Proses ini, menurutnya, akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, memastikan objektivitas dan akuntabilitas dalam proses penetapan pahlawan nasional.
Usulan Pahlawan Nasional 2025: Soeharto dan Tokoh Lainnya
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, telah mengumumkan adanya sepuluh nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari sepuluh nama tersebut, empat merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.
Di antara nama-nama yang diusulkan kembali terdapat beberapa tokoh kontroversial, termasuk Presiden Soeharto dari Jawa Tengah. Tokoh-tokoh lain yang diusulkan kembali antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan untuk tahun 2025 adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur). Kemensos akan melakukan proses evaluasi dan verifikasi terhadap semua usulan tersebut sebelum memutuskan siapa yang akan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
Proses Transparansi dan Partisipasi Publik
Kemensos menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses penetapan pahlawan nasional. Semua usulan dan tanggapan masyarakat akan dipertimbangkan dengan seksama. "Semua kami dengar, kami ikuti. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan," ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Proses ini diharapkan dapat memastikan bahwa gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada tokoh-tokoh yang benar-benar layak dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi publik secara aktif, Kemensos berupaya untuk menghindari kontroversi dan memastikan integritas proses penetapan pahlawan nasional.
Kemensos berkomitmen untuk menindaklanjuti semua aspirasi yang masuk. Proses normatif akan tetap dijalankan, namun suara rakyat akan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan komitmen Kemensos untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan keterbukaan dalam proses penetapan pahlawan nasional.
Dengan adanya jaminan transparansi dan partisipasi publik ini, diharapkan proses penetapan pahlawan nasional tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Keputusan akhir akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sejarah, jasa, dan kontribusi tokoh yang diusulkan terhadap bangsa dan negara.
