Menguak Konsep "Pertahanan Semesta" Prabowo: Dari Enam Kodam Baru hingga Alutsista Modern

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan konsep "Pertahanan Semesta" untuk menjaga kedaulatan negara. Apa saja pilar utamanya dan bagaimana implementasinya dalam militer Indonesia?

Gejolak geopolitik global yang semakin tidak menentu mendorong Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasionalnya. Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8), menegaskan pentingnya memiliki pertahanan yang kuat demi menjaga kekayaan dan kedaulatan bangsa. Latar belakang militer Prabowo serta kondisi dunia yang penuh konflik, seperti perang di Timur Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara, menjadi pendorong utama fokus ini.

Konsep penguatan pertahanan yang diusung oleh Prabowo dan jajarannya dirangkum dalam istilah "Pertahanan Semesta". Konsep ini tidak hanya mencakup ketahanan militer, tetapi juga ketahanan pangan, yang esensial untuk kemandirian bangsa di tengah potensi kekacauan perdagangan dunia akibat perang. "Pertahanan Semesta" ala Prabowo Subianto ini meliputi tiga bidang utama: pertahanan, ketertiban dan keamanan, serta hukum.

Fokus pada bidang pertahanan menjadi sorotan utama, terutama setelah TNI melakukan perombakan besar-besaran pada struktur organisasinya pada Minggu (10/8). Peningkatan satuan di seluruh matra, termasuk penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di berbagai wilayah, merupakan langkah konkret pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan global.

Salah satu implementasi nyata dari validasi organisasi TNI adalah penambahan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Keenam Kodam yang baru disahkan tersebut adalah KODAM XIX / TUANKU TAMBUSAI (Riau dan Kepri), KODAM XX/TUANKU IMAM BONJOL (Padang & Jambi), KODAM XXI / RADIN INTEN (Lampung dan Bengkulu), KODAM XXII / TAMBUN BUNGAI (Kalimantan Tengah & Kalimantan Selatan), KODAM XXIII / PALAKA WIRA (Sulawesi Tengah & Sulawesi Barat), dan KODAM XXIV / MANDALA TRIKORA (Merauke).

Penempatan Kodam-Kodam baru ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan teritorial di setiap provinsi. Selain itu, kehadiran mereka juga dirancang untuk mendukung tugas Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dalam membuka lahan pertanian dan membangun infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Langkah ini sejalan dengan target TNI untuk membangun Kodam baru di seluruh Indonesia, sehingga saat ini TNI AD telah memiliki 21 Kodam yang tersebar luas.

Meskipun operasional keenam Kodam baru ini telah berjalan sejak diresmikan pada 10 Agustus lalu, beberapa markas masih dalam proses pembangunan. Diharapkan seluruh pembangunan markas dapat rampung pada akhir tahun 2025. Penambahan Kodam ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kehadiran militer di seluruh pelosok negeri, tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga pembangunan.

Perawatan dan penambahan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) menjadi poin krusial dalam pengajuan anggaran "Pertahanan Semesta" tahun 2026. Pengadaan alutsista ini mencakup seluruh matra TNI, dengan TNI AU dan TNI AL sering menjadi sorotan publik karena akuisisi peralatan baru mereka. Peningkatan derajat korps pasukan khusus di setiap matra, seperti Kopassus TNI AD, Marinir TNI AL, dan Kopasgat TNI AU, yang kini dipimpin oleh komandan berbintang tiga, juga diikuti oleh penambahan kekuatan tempur.

TNI AL baru-baru ini menerima KRI Brawijaya, kapal buatan Fincantieri, Italia, yang akan memperkuat Koarmada I. Selain itu, TNI AL juga akan mendatangkan kapal selam jenis Scorpene dari Naval Group, Prancis, dengan kontrak yang efektif per 23 Juli 2025. Pengembangan Scorpene akan dilakukan bekerja sama dengan PT PAL di Surabaya, menunjukkan komitmen pada kemandirian industri pertahanan.

Di sektor udara, TNI AU gencar mengembangkan pertahanan dengan mengakuisisi jet tempur modern. Kementerian Pertahanan telah menandatangani pembelian 48 pesawat tempur buatan KAAN dari Turki, serta menunggu kedatangan pesawat angkut Airbus A400 yang baru selesai uji coba terbang. Enam pesawat tempur Rafale buatan Prancis juga dijadwalkan tiba pertengahan 2026, dengan pilot TNI AU yang telah dikirim untuk pelatihan di Prancis. Program kerja sama pengembangan pesawat KF-21 Boramae dengan Korea Selatan juga terus berlanjut, meskipun jadwal operasional penuhnya belum dapat dipastikan.

Konsep "Pertahanan Semesta" membutuhkan alokasi dana yang signifikan. Untuk tahun 2026, sektor pertahanan diperkirakan membutuhkan Rp 187 triliun, lebih tinggi dibandingkan sektor ketertiban dan keamanan (Rp 179,4 triliun) serta sektor hukum (Rp 60,4 triliun). Meskipun nilai yang digelontorkan cukup besar, pemerintah memandang investasi ini layak demi mempertahankan kedaulatan negara, sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: "Tidak ada harga yang lebih mahal dari kedaulatan."

Namun demikian, implementasi program strategis ini harus berada di bawah pengawasan ketat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa jajarannya akan terus memantau efektivitas anggaran pertahanan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus efisien dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat, dengan kunjungan rutin dan rapat bersama mitra TNI di daerah maupun pusat untuk menyerap aspirasi dan mengawasi penggunaan anggaran.

Dave Laksono memandang penguatan pertahanan sebagai prioritas utama pemerintah mengingat beragamnya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan bangsa, mulai dari serangan siber hingga kekuatan tempur fisik. Kini, masyarakat menantikan seberapa efektif "Pertahanan Semesta" ini dapat bekerja mempertahankan kedaulatan negara. Dengan eksekutif sebagai pelaksana program dan legislatif sebagai pengawas, diharapkan konsep "Pertahanan Semesta" dapat terselenggara secara maksimal dan mencapai tujuannya.