Menuju 80 Tahun Merdeka, DPR Ingatkan Infrastruktur Vital Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

Anggota DPR RI Syahrul Aidi menekankan program ketahanan pangan butuh infrastruktur pendukung, termasuk teknologi, demi kemandirian bangsa seutuhnya.

Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Syahrul Aidi, menyampaikan penekanan penting terkait program ketahanan pangan. Menurutnya, inisiatif strategis ini tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud mencakup kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan sistem persenjataan utama (alutsista).

Aidi menegaskan bahwa kemerdekaan sejati suatu bangsa tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dari belenggu penjajahan. Lebih dari itu, kemandirian harus terwujud di berbagai sektor strategis, termasuk pangan, teknologi, ekonomi, dan sumber daya manusia. Konsep kemandirian yang komprehensif ini menjadi fondasi utama bagi kedaulatan dan kemajuan sebuah negara di kancah global.

Dalam keterangan tertulisnya, Aidi mencontohkan Tiongkok yang berani menghadapi tekanan perdagangan internasional karena telah mencapai kemandirian di banyak sektor vital. Oleh karena itu, ia menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang memperluas konsep pertahanan negara, tidak hanya sebatas pertahanan militer, tetapi juga mencakup pertahanan pangan sebagai pilar penting.

Kedaulatan pangan menjadi salah satu indikator utama kemandirian suatu bangsa. Syahrul Aidi menegaskan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar yang menentukan kedaulatan nasional. Ia mengutip, "Ketika kita mampu memproduksi apa yang kita konsumsi, kita akan merdeka dan bebas. Ketika kita mampu memproduksi apa yang dikonsumsi orang lain, kita akan maju. Tetapi, jika kita tidak mampu memproduksi apa yang kita konsumsi sendiri, kita akan terjajah."

Dengan potensi pertanian yang luas, Indonesia dinilai memiliki kapasitas besar untuk mencapai swasembada pangan, bahkan menjadi eksportir. Pencapaian ini akan membawa Indonesia pada kemerdekaan sejati di sektor strategis ini. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen, turut mendukung rencana Kementerian Pertahanan untuk membentuk batalyon khusus pangan.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan. Pembentukan batalyon khusus pangan menunjukkan keseriusan negara dalam mengamankan pasokan dan distribusi pangan. Ini juga mencerminkan sinergi antara sektor pertahanan dan ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas nasional.

Meskipun fokus pada ketahanan pangan sangat penting, Aidi mengingatkan agar hal tersebut tidak disalahartikan hingga mengabaikan pembangunan infrastruktur vital bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan jalan dan jembatan harus terus berlanjut, baik yang berhubungan langsung dengan ketahanan pangan maupun yang melayani kebutuhan transportasi publik.

Aidi menegaskan, "Jangan terlalu kaku dalam menafsirkan kebijakan ketahanan pangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar lainnya." Ia juga menyoroti beberapa kementerian yang dinilai kurang responsif terhadap saran publik mengenai kebutuhan infrastruktur dasar yang tidak berhubungan langsung dengan ketahanan pangan. Padahal, infrastruktur ini tetap menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Aidi menekankan bahwa dukungan penuh terhadap kebijakan pertahanan pangan Presiden Prabowo harus dibarengi dengan pembangunan kemandirian nasional yang komprehensif. Hal ini berarti mencakup sektor-sektor strategis lainnya dan mengakomodasi kebutuhan vital masyarakat di berbagai daerah. Keseimbangan antara ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur umum adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.