Pemerintah Intensif Bahas Izin Penggilingan Padi Skala Besar: Melindungi Petani Kecil

Pemerintah, melalui Menko Pangan, intensif membahas izin penggilingan padi skala besar yang dinilai mematikan industri kecil. Akankah ada regulasi baru tahun ini?

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, tengah menggodok regulasi terkait izin penggilingan padi bagi industri berskala besar. Pembahasan ini dilakukan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk melindungi keberlangsungan industri penggilingan padi berskala kecil yang dimiliki oleh rakyat.

Rapat koordinasi melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, serta Satgas Pangan. Regulasi ini diharapkan dapat ditetapkan pada tahun ini. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran akan dampak negatif industri besar terhadap usaha penggilingan padi rakyat.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa praktik industri besar yang memanfaatkan subsidi pemerintah namun mematikan usaha kecil adalah tidak adil. Presiden Prabowo Subianto juga telah menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam melindungi hak dasar rakyat atas beras yang berkualitas dan terjangkau.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan keprihatinannya terhadap model bisnis penggilingan padi skala besar. Ia menilai tidak etis jika industri raksasa mencari keuntungan dengan menggiling padi yang proses penanamannya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidi pupuk dan irigasi seharusnya mendukung petani dan industri kecil, bukan dimanfaatkan oleh korporasi besar.

Zulhas, sapaan akrabnya, menekankan bahwa kehadiran industri penggilingan padi berskala besar justru dapat mematikan usaha-usaha penggilingan padi berskala kecil. "Itu kan pupuknya subsidi, irigasinya subsidi. Itu akan mematikan pabrik-pabrik padi yang kecil," ujarnya. Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak seimbang di pasar.

Ia tidak mempermasalahkan jika industri besar ingin memiliki lahan sawah sendiri, menanam, dan mengelola tanpa memanfaatkan subsidi pemerintah. Namun, masalah muncul ketika industri tersebut beroperasi di wilayah padat seperti Pulau Jawa. Keberadaan satu industri besar dapat menghabisi ratusan ribu pabrik padi milik rakyat di sekitarnya, mengancam mata pencarian mereka.

Pemerintah berencana untuk mengatur secara ketat izin penggilingan padi skala besar ini, meskipun keputusan akhirnya belum final. Selain itu, penentuan harga beras yang dihasilkan oleh industri tersebut juga sedang dalam pembahasan. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa perbedaan harga atau penetapan satu harga masih menjadi topik diskusi intensif.

"Kami akan atur juga apakah satu harga atau nanti seperti apa. Sudah beberapa kali kami rapat," jelas Zulhas. Setelah peringatan Kemerdekaan RI, Menko Pangan akan meminta waktu untuk melaporkan hasil pembahasan ini kepada Presiden. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata ulang sektor penggilingan padi.

Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas mendukung langkah pemerintah untuk mewajibkan izin khusus bagi usaha penggilingan padi berskala besar. Menurut Presiden, ini adalah upaya krusial dalam melindungi kebutuhan dasar rakyat. Beliau menegaskan bahwa pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi ini dipersilakan untuk beralih ke bidang lain.

Langkah strategis ini diambil dengan pertimbangan matang untuk memastikan rakyat mendapatkan beras yang tepat takaran, berkualitas, dan tersedia dengan harga terjangkau. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus melindungi pelaku usaha kecil dari praktik persaingan yang tidak adil.