Pemerintah Prioritaskan Penanganan Cepat Karhutla: Tahukah Anda, Lahan Gambut Membutuhkan Upaya Luar Biasa untuk Dipadamkan?
Pemerintah Indonesia mempercepat penanganan Karhutla demi mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas dan dampak polusi udara, terutama di lahan gambut yang rentan.
Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen serius dalam mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di berbagai wilayah. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih parah dan dampak negatif lainnya. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan respons menjadi kunci utama dalam upaya mitigasi ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Nurofiq saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu. Menurutnya, penanganan yang sigap sejak awal dapat mencegah api berkembang menjadi kebakaran besar. Hal ini sangat krusial, terutama di area lahan gambut yang memerlukan upaya luar biasa untuk dikendalikan.
Prioritas percepatan penanganan Karhutla diharapkan mampu mencegah polusi udara, kerusakan lingkungan, serta penyebaran api yang cepat. Kondisi lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran menjadi perhatian khusus pemerintah. Sejauh ini, upaya terpadu telah dilakukan untuk menekan angka kejadian Karhutla di Indonesia.
Strategi Percepatan Respons Karhutla di Lapangan
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa respons cepat terhadap Karhutla adalah prioritas utama pemerintah. Ketika api mulai muncul, tindakan pemadaman harus segera dilakukan untuk mencegahnya meluas. Penanganan dini dapat meminimalkan dampak buruk seperti kabut asap dan kerusakan permanen pada ekosistem.
Di Kalimantan Barat, data per 31 Juli menunjukkan adanya 1.500 titik panas, dengan 297 di antaranya dikategorikan sebagai titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sebanyak 258 kebakaran telah terjadi, menyebabkan lahan seluas 989 hektare terdampak. Area yang paling banyak terpengaruh adalah lahan mineral dan gambut di Kabupaten Sambas, Mempawah, dan Kubu Raya.
Sejak penetapan Status Siaga Darurat Karhutla pada 17 April, berbagai langkah terintegrasi telah diimplementasikan. Otoritas terkait telah mengerahkan tiga pesawat water bombing di Mempawah dan Kubu Raya sejak 27 Juli. Upaya ini juga didukung oleh patroli udara, operasi modifikasi cuaca, serta patroli darat intensif dan pemadaman oleh berbagai pihak berwenang.
Penegakan Hukum Tegas dan Sinergi Lintas Sektor
Dalam aspek penegakan hukum, Nurofiq menegaskan kebijakan tanpa toleransi terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan. Semua pelanggaran akan diproses secara hukum tanpa terkecuali, baik yang dilakukan oleh individu maupun pemegang konsesi perusahaan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengapresiasi kepemimpinan Menteri Nurofiq dalam penanganan Karhutla. Ia menyoroti keberhasilan percepatan mitigasi Karhutla di Provinsi Riau yang dapat diselesaikan dalam lima hari setelah kedatangan Menteri. Suharyanto berharap pendekatan serupa dapat diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.
"Saya mengapresiasi komitmen dan sinergi yang ditunjukkan oleh Menteri Nurofiq dan jajarannya dalam menangani Karhutla," ujar Suharyanto. "Kami berharap pola serupa dapat direplikasi di Kalimantan Barat." Sinergi antarlembaga ini menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di seluruh Indonesia.