Pemkab Maros Normalisasi Sungai Cegah Banjir Bandang: Warga Antusias

Pemkab Maros memulai normalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan setelah banjir bandang Maret 2025, dibantu BBWS Pompengan Jeneberang dengan 10 ekskavator amfibi.

Banjir bandang yang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Maret 2025 lalu telah menyisakan trauma mendalam bagi warga. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros bergerak cepat dengan memulai program normalisasi sungai untuk mencegah terulangnya bencana serupa. Wakil Bupati Maros, Andi Muetazim Mansyur, memimpin langsung proses pengerukan sedimen di sejumlah sungai, dimulai dari Sungai Pammelakkang Jene di Kecamatan Lau pada Jumat, 16 Mei 2025.

Langkah ini diambil setelah DPRD Sulsel menindaklanjuti bencana tersebut hingga ke DPR RI, mendorong pengusulan anggaran normalisasi sungai melalui APBN dan APBD Maros. Pemkab Maros juga telah berkoordinasi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim, untuk mendapatkan dukungan dalam upaya pencegahan banjir ini. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan banjir di Kabupaten Maros.

Program normalisasi sungai ini bukan hanya sekedar reaksi terhadap bencana, tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir di musim hujan mendatang. Pemkab Maros menyadari pentingnya menjaga kelestarian sungai dan memastikan fungsi sungai sebagai penyalur air tetap optimal. Oleh karena itu, program ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Beberapa sungai di Kabupaten Maros menjadi prioritas utama dalam program normalisasi ini. Sungai Maros dan Sungai Pammelakang Jene di Kecamatan Lau mendapatkan perhatian khusus karena sejarahnya yang seringkali menjadi titik rawan banjir. Selain itu, Sungai Diccekang di Moncongloe, Sungai Batangase di Mandai, dan saluran pembuangan Sungai Buttatoa di Turikale juga termasuk dalam daftar sungai yang akan dinormalisasi. Pemilihan sungai-sungai ini didasarkan pada analisis risiko banjir dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan pada saat banjir bandang Maret 2025 lalu.

Proses pengerukan dan normalisasi sungai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tampung sungai dan mengurangi risiko banjir. Dengan kapasitas sungai yang lebih besar, debit air hujan dapat ditampung dengan lebih optimal sehingga mencegah meluapnya air ke pemukiman warga. Pemilihan lokasi normalisasi ini juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk dan infrastruktur yang berada di sekitar sungai.

Proses normalisasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BBWS Pompengan Jeneberang, dan masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan mencegah pencemaran lingkungan juga akan membantu memperpanjang umur manfaat dari program normalisasi ini.

Dukungan dari BBWS Pompengan Jeneberang berupa 10 unit ekskavator amfibi sangat membantu mempercepat proses pengerukan. Alat berat ini akan mempermudah proses pengerukan sedimen yang menumpuk di dasar sungai, sehingga proses normalisasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Dengan dukungan alat berat yang memadai, diharapkan proses normalisasi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu.

Warga Maros, khususnya yang tinggal di bantaran sungai, menyambut baik program normalisasi sungai ini. Radia, salah seorang warga di bantaran Sungai Pammelakkang Jene, Kecamatan Lau, mengungkapkan rasa syukurnya atas program ini. "Semoga musim hujan ke depan tidak lagi banjir setelah dilakukan normalisasi sungai," ujarnya.

Harapan warga ini mencerminkan besarnya dampak banjir bandang Maret 2025 lalu terhadap kehidupan mereka. Normalisasi sungai bukan hanya sekedar proyek infrastruktur, tetapi juga merupakan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dengan sungai yang terkelola dengan baik, diharapkan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan lebih aman dan nyaman, bebas dari ancaman banjir.

Program normalisasi sungai di Kabupaten Maros ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah merespon bencana alam dengan langkah-langkah yang terukur dan terencana. Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Semoga program ini dapat memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan banjir di Kabupaten Maros dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.