Pemkab Sampang Petakan Daerah Rawan Kekeringan, Ternyata 11 dari 14 Kecamatan Terancam Kekurangan Air

Pemerintah Kabupaten Sampang bergerak cepat memetakan daerah rawan kekeringan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan di Sampang terancam kekurangan air bersih saat musim kemarau.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur, secara sigap mulai memetakan daerah rawan kekeringan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi krisis air bersih yang kerap melanda wilayah tersebut saat musim kemarau, yang merupakan fenomena berulang setiap tahunnya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Chandra Ramadhani Amin, menyatakan bahwa pendataan ini krusial. Tujuannya adalah untuk memiliki data lengkap mengenai keberadaan daerah terdampak kekeringan di Sampang, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terukur.

Tim khusus telah diterjunkan ke lapangan sejak Kamis (7/8) untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi acuan utama dalam mendistribusikan bantuan air bersih secara tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan di wilayah Kabupaten Sampang.

Berdasarkan pengalaman musim kemarau tahun-tahun sebelumnya, BPBD Sampang mengidentifikasi bahwa sebagian besar wilayahnya rentan terhadap kekeringan. Dari total 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang, sebanyak 11 kecamatan dikategorikan rawan mengalami kekurangan air bersih, menunjukkan luasnya cakupan masalah ini.

Data ini secara jelas menunjukkan skala masalah kekeringan yang cukup signifikan di Sampang. Menariknya, hanya tiga kecamatan yang relatif aman dari ancaman kekeringan saat musim kemarau. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Camplong, Kecamatan Omben, dan Kecamatan Ketapang, yang memiliki pasokan air lebih stabil dibandingkan wilayah lainnya.

Selain tingkat kecamatan, pendataan juga mencakup jumlah desa yang terdampak kekeringan. Pada musim kemarau 2024, tercatat sebanyak 102 desa di Sampang teridentifikasi rawan mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Angka ini mencakup berbagai tingkat keparahan kondisi kekurangan air.

Rincian dari 102 desa tersebut adalah 81 desa mengalami kondisi kering kritis, di mana pasokan air sangat minim dan membutuhkan perhatian segera. Kemudian, 6 desa berada dalam kategori kering langka, dan 15 desa lainnya mengalami kering langka terbatas, menunjukkan adanya keterbatasan akses air yang bervariasi.

Proses pendataan yang dilakukan oleh tim BPBD Sampang saat ini sangat vital untuk penanganan kekeringan. Data akurat mengenai lokasi dan tingkat keparahan kekeringan di setiap desa akan memastikan bahwa bantuan air bersih dapat disalurkan secara efisien dan tepat waktu kepada warga yang membutuhkan.

Chandra Ramadhani Amin menegaskan bahwa pendataan yang sedang berlangsung akan memberikan gambaran terkini mengenai kondisi di lapangan. Meskipun data 102 desa adalah acuan dari musim kemarau 2024, kondisi saat ini mungkin berbeda dan perlu pembaruan, oleh karena itu tim terus bekerja di lapangan.

Pendekatan proaktif Pemkab Sampang dalam memetakan daerah rawan kekeringan ini merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana yang komprehensif. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif kekeringan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih.

Dengan adanya data yang komprehensif dan terbarukan, pemerintah daerah dapat menyusun rencana distribusi yang lebih efektif dan responsif. Kolaborasi antara BPBD dan pihak terkait lainnya diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak dan memastikan ketersediaan air bersih bagi warga Sampang.