Pemkab Tabalong Berupaya Aktifkan Kembali Bandar Udara Warukin

Pemerintah Kabupaten Tabalong berjuang mengaktifkan kembali Bandar Udara Warukin untuk melayani penerbangan umum di Kalimantan Selatan dan sekitarnya, setelah masa berlaku sertifikatnya habis pada tahun 2022.

Tabalong, Kalimantan Selatan, 26 April 2024 - Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, tengah berupaya keras untuk mengaktifkan kembali Bandar Udara Warukin. Bandara ini direncanakan akan melayani penerbangan umum di wilayah Benua Enam dan sekitarnya. Upaya ini dilakukan setelah masa berlaku Sertifikat Bandar Udara Khusus Warukin habis pada tahun 2022. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah tersebut.

Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani, menyatakan bahwa Pemkab Tabalong telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. "Kita telah berkoordinasi dengan PT Pertamina perihal rencana mengaktifkan Bandara Udara Warukin," ujar Bupati Noor Rifani di Tabalong, Sabtu lalu. Koordinasi ini sangat penting karena PT Pertamina merupakan pemilik aset Bandar Udara Warukin.

Selain PT Pertamina, Pemkab Tabalong juga telah berkonsultasi dengan Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan. Hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 233 Tahun 2019, yang menetapkan Bandara Warukin sebagai bandara khusus yang melayani kepentingan umum. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Tabalong untuk memastikan proses reaktifasi bandara berjalan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Bagi Bupati Rifani, keberadaan Bandar Udara Warukin sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat di enam kabupaten yang tersebar di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Bandara ini diyakini akan menjadi solusi konektivitas yang efektif dan efisien bagi wilayah tersebut.

Sebelumnya, Bupati Tabalong bersama Kepala Dinas Perhubungan Tabalong, Tumbur P. Manalu, telah bertemu dengan Senior Vice Presiden PT Pertamina, Tedy Kurniawan Gusti. Pertemuan tersebut membahas rencana mengaktifkan kembali Bandar Udara Warukin. PT Pertamina, selaku pemilik aset, memberikan respon positif terhadap rencana tersebut.

"Pada prinsipnya kami mendukung keinginan Bupati Tabalong untuk mengaktifkan Bandar Warukin," ungkap Tedy Kurniawan Gusti. Dukungan dari PT Pertamina ini menjadi angin segar bagi upaya Pemkab Tabalong untuk merealisasikan rencana reaktifasi bandara tersebut.

Dukungan penuh dari PT Pertamina menunjukkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur di Kalimantan Selatan. Hal ini juga menunjukkan sinergi yang positif antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bandar Udara Warukin sebelumnya menjadi andalan bagi masyarakat Kabupaten Tabalong dan sekitarnya yang membutuhkan akses transportasi udara. Namun, sejak pandemi COVID-19, penerbangan reguler di bandara ini terhenti. Penghentian operasional ini berlanjut hingga masa berlaku Sertifikat Bandar Udara habis pada tahun 2022.

Reaktivasi Bandar Udara Warukin menghadapi beberapa tantangan. Selain pembaruan sertifikasi, perlu juga dilakukan pengecekan dan pemeliharaan fasilitas bandara agar memenuhi standar keselamatan penerbangan. Pembiayaan juga menjadi pertimbangan penting dalam proses reaktifasi ini.

Namun, dengan dukungan dari PT Pertamina dan komitmen Pemkab Tabalong, diharapkan proses reaktifasi Bandar Udara Warukin dapat berjalan lancar dan selesai dalam waktu yang relatif singkat. Keberadaan bandara ini kembali akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

Pemkab Tabalong optimistis bahwa dengan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, Bandar Udara Warukin akan kembali beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Proses reaktifasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Keberhasilan reaktifasi Bandar Udara Warukin akan menjadi contoh nyata sinergi positif antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam membangun infrastruktur yang mendukung kemajuan daerah.