Pergub 18 Tahun 2025: Kunci Harmoni dan Pencegahan Konflik Sosial Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan konflik sosial, demi mewujudkan stabilitas dan harmoni di tengah masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung secara proaktif berupaya mewujudkan stabilitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat. Langkah ini diambil guna meminimalisasi potensi konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman publik dan produktivitas daerah.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemprov Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman penguatan ikatan sosial, yang diharapkan menjadi fondasi kuat dalam upaya pencegahan konflik sosial di seluruh wilayah Lampung.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Lampung, M Firsada, di Bandarlampung pada Selasa (22/7) menjelaskan bahwa sosialisasi Pergub ini menjadi prioritas. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang merata di kalangan masyarakat, sehingga tujuan harmoni sosial dapat tercapai secara efektif.

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 menandai tonggak penting bagi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan konflik sosial di Lampung. Regulasi ini dirancang untuk meminimalisasi kekerasan, membangun lingkungan yang lebih harmonis, serta pada akhirnya meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Pencegahan konflik memiliki peran krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai dan stabil. Hal ini juga membantu mengurangi dampak negatif yang bisa timbul akibat konflik yang berlarut-larut, seperti kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan.

Dengan adanya Pergub ini, diharapkan tercipta kerangka kerja yang jelas bagi semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian. Kebijakan ini menekankan pentingnya ikatan sosial yang kuat sebagai benteng utama terhadap potensi perpecahan dan ketegangan di tengah masyarakat Lampung.

Selain penerbitan Pergub Nomor 18 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan berbagai upaya komprehensif lainnya dalam pencegahan konflik sosial. Langkah-langkah ini dirancang untuk melengkapi kerangka regulasi dan memastikan pendekatan yang holistik.

Upaya tersebut meliputi pembentukan tim khusus pencegahan konflik di tingkat daerah, yang bertugas memantau dan merespons potensi masalah. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini juga menjadi fokus, memungkinkan deteksi dini terhadap indikator konflik agar dapat segera ditangani.

Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan dialog antar-kelompok turut digalakkan untuk membangun pemahaman dan toleransi. Pemprov Lampung juga berperan aktif dalam memfasilitasi penyelesaian konflik yang mungkin timbul, melalui negosiasi, mediasi, dan pendekatan konstruktif lainnya, demi mencapai resolusi damai.

Implementasi Pergub Nomor 18 Tahun 2025 dan upaya pencegahan konflik sosial lainnya sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, terutama para pemuda. M Firsada berharap Pergub ini dapat diimplementasikan secara menyeluruh, dengan pemuda sebagai garda terdepan.

Pemuda memiliki semangat idealisme yang tinggi, kemampuan adaptasi yang baik, dan jaringan sosial yang luas. Karakteristik ini menjadikan mereka agen perubahan yang sangat potensial dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni sosial di Lampung. Mereka dapat memfasilitasi dialog antar-kelompok dan menginisiasi berbagai kegiatan positif.

Dengan peran aktif pemuda, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan di Provinsi Lampung. M Firsada mengajak semua pihak untuk bersinergi memastikan bahwa Lampung tetap menjadi daerah yang damai dan produktif, dengan minimnya insiden konflik di tengah masyarakat.