PM Anwar Ibrahim Soroti Pentingnya Penyelesaian Damai Isu Perbatasan, Belajar dari Konflik Malaysia-Indonesia

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan pentingnya penyelesaian damai isu perbatasan, mencontoh suksesnya negosiasi antara Malaysia dan Indonesia.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyoroti urgensi penyelesaian konflik perbatasan antarnegara secara damai. Pernyataan ini disampaikan saat menanggapi pertanyaan mengenai penanganan isu perbatasan yang disengketakan. Hal tersebut muncul menyusul ketegangan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Kamboja dan Thailand.

Anwar Ibrahim menegaskan bahwa pendekatan negosiasi adalah kunci utama dalam mengatasi sengketa wilayah. Ia memberikan contoh konkret keberhasilan penyelesaian damai antara Malaysia dan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dialog konstruktif dapat membawa hasil positif bagi kedua belah pihak.

Pernyataan ini disampaikan PM Anwar usai Pidato Kebijakan di Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Selasa (29/7). Ia berharap negara-negara ASEAN dapat meniru pendekatan serupa. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas regional dan memperkuat hubungan antarnegara anggota.

Dalam penjelasannya, PM Anwar Ibrahim mengilustrasikan keberhasilan penyelesaian sengketa perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Ia menceritakan bagaimana Malaysia memilih jalur negosiasi ketimbang konfrontasi militer. Ini adalah respons terhadap desakan dari pihak oposisi untuk bersikap lebih keras terkait wilayah seperti Sulawesi dan Ambalat.

PM Anwar menekankan bahwa pilihan antara berperang atau bernegosiasi haruslah mengarah pada dialog. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga hubungan baik antar kedua negara. Meskipun ada ketidaksepakatan, jalur diplomasi selalu menjadi prioritas utama.

Hubungan antara Malaysia dan Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Ada rasa saling percaya yang kuat antara kedua negara. PM Anwar optimistis bahwa masalah-masalah lain juga dapat diselesaikan dengan semangat yang sama.

Proses negosiasi penyelesaian sengketa perbatasan antara Malaysia dan Indonesia didasarkan pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Selain itu, perjanjian-perjanjian dan insiden-insiden historis juga menjadi pertimbangan penting. Hal ini menunjukkan komitmen kedua negara terhadap hukum internasional.

Pendekatan ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menemukan titik penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. UNCLOS menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk delineasi batas maritim. Ini membantu menghindari interpretasi sepihak yang dapat memicu konflik.

PM Anwar menegaskan bahwa beberapa pihak harus memilih jalur negosiasi. Ini adalah langkah bijak yang telah dilakukan oleh Malaysia. Prinsip ini dapat diterapkan pada sengketa perbatasan lainnya di kawasan.

PM Anwar Ibrahim menyatakan optimismenya bahwa negara-negara ASEAN memiliki alasan kuat untuk menyelesaikan isu perbatasan secara damai. Ia percaya bahwa fokus harus pada area perbatasan yang dapat segera diselesaikan. Sementara itu, isu yang lebih kompleks dapat ditunda tanpa memprovokasi ketegangan.

Menurutnya, perbedaan perbatasan seharusnya tidak menciptakan perpecahan antarnegara. Sebaliknya, harus ada kewarasan dalam menghormati perbedaan-perbedaan ini. Ini penting untuk mencegah provokasi yang tidak perlu dan menjaga harmoni regional.

PM Anwar merasa senang dapat mencapai kesepakatan damai dalam isu-isu tersebut. Ia mengakui bahwa meskipun ada masalah yang belum terselesaikan selama 60 tahun, hal itu tidak berdampak buruk pada hubungan bilateral. Ini menunjukkan kekuatan diplomasi dan saling pengertian.

Sebagai Ketua ASEAN 2025, PM Anwar sebelumnya telah berperan aktif dalam penyelesaian konflik. Ia membantu memfasilitasi penyelesaian damai antara Kamboja dan Thailand. Konflik bersenjata ini telah berlangsung sejak pekan lalu, menimbulkan kekhawatiran di kawasan.

Gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand berlaku tepat pada penghujung Senin pukul 24:00 waktu setempat. Perkembangan ini terjadi setelah kedua negara menyepakati gencatan senjata “segera dan tanpa syarat”. Kesepakatan dicapai dalam negosiasi damai yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.

PM Anwar mengumumkan bahwa kedua belah pihak setuju mengakhiri pertempuran. Ini terjadi setelah dirinya memfasilitasi pertemuan antara PM Kamboja Hun Manet dan penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai. Peran mediasi Malaysia ini menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas regional.