Ribuan Buruh Padati Gedung DPR, Rayakan May Day dan Sampaikan Enam Aspirasi

Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja memadati Gedung DPR/MPR RI dalam rangka May Day 2025, menyuarakan enam tuntutan utama, termasuk pengesahan RUU Pokok Ketenagakerjaan.

Ribuan buruh dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) membanjiri depan Gedung DPR/MPR RI di Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Mei 2025, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Aksi ini melibatkan berbagai serikat pekerja, termasuk Komisi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Serikat Pekerja Greenpeace Indonesia. Mereka datang untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah. Aksi ini menyebabkan penutupan sementara jalan di sekitar gedung DPR dan pengerahan ribuan personel keamanan untuk menjaga ketertiban.

Massa buruh yang berjumlah ribuan telah melakukan orasi di depan Gedung DPR RI, menyampaikan berbagai tuntutan. Mereka membawa berbagai atribut, termasuk patung wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, patung kepala babi, dan bendera serikat pekerja masing-masing. Suasana demonstrasi tampak tegang namun terkendali berkat upaya aparat keamanan dalam menjaga ketertiban.

Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, terlihat memimpin pengamanan dan mengatur para buruh agar tetap tertib. Beliau menyatakan bahwa sekitar 4.793 personel telah disiagakan di kawasan DPR. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan secara situasional, bergantung pada perkembangan situasi dan durasi aksi buruh.

Para buruh dalam aksi May Day 2025 ini menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi berbagai isu krusial yang berkaitan dengan kesejahteraan dan hak-hak pekerja di Indonesia. Salah satu tuntutan utama adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pokok Ketenagakerjaan. RUU ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi perlindungan hak-hak pekerja.

Selain itu, buruh juga menuntut penetapan upah layak nasional yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Tuntutan ini mencerminkan keinginan para buruh untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Mereka juga menyerukan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi, yang dianggap menghambat kesejahteraan rakyat.

Tuntutan lainnya yang disampaikan meliputi peningkatan kualitas jaminan kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi pekerja. Semua tuntutan ini menunjukkan komitmen para buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Polda Metro Jaya mengerahkan kekuatan besar untuk mengamankan aksi May Day ini, dengan total 13.252 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi demonstrasi berlangsung.

Peringatan Hari Buruh Internasional dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Diperkirakan sekitar 200 ribu buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya akan berpartisipasi dalam aksi ini. Polda Metro Jaya telah menyiapkan strategi pengamanan yang komprehensif untuk memastikan kelancaran dan keamanan aksi tersebut.

Dengan jumlah personel gabungan yang besar, diharapkan aksi May Day 2025 dapat berjalan dengan tertib dan aman. Aparat keamanan akan terus memantau situasi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Prioritas utama adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta memastikan hak-hak para buruh dalam menyampaikan aspirasinya terlindungi.

Meskipun aksi demonstrasi ini menyebabkan penutupan jalan sementara dan pengalihan arus lalu lintas, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya para buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Pemerintah pun diharapkan dapat merespon tuntutan para buruh dengan bijak dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Aksi May Day 2025 ini menjadi momentum penting bagi para buruh untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka. Semoga aksi ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak pekerja di Indonesia, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan bermartabat.