Kemendagri Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah, Target Bangun 3 Juta Rumah MBR
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen memperkuat kolaborasi pusat dan daerah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan IPM.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka merealisasikan program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini diamanatkan langsung oleh Presiden RI, dan diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi program pembangunan perumahan. Beliau menyampaikan bahwa kolaborasi yang erat akan membuka jalan bagi inovasi dan terobosan untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan sektor perumahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi riil.
Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta pada tanggal 29 April 2024, menjadi wadah penting untuk membahas strategi dan langkah konkret dalam mencapai target tersebut. Dalam rapat tersebut, berbagai pihak terkait membahas tantangan dan peluang yang ada, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan keberhasilan program ini.
Kolaborasi sebagai Kunci Sukses
Safrizal ZA menjelaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bukan hanya sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi juga berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak huni akan berdampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena akan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak. Hal ini sejalan dengan pernyataan beliau, “Dengan rumah layak, insyaallah anak dapat pendidikan dan kesehatan layak, maka angka IPM ini akan terperbaiki. Dengan keluarga hebat, maka negara akan hebat secara berjenjang.”
Lebih lanjut, Safrizal juga menekankan bahwa program ini akan memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi. Pembangunan rumah akan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, jasa keuangan, logistik, dan industri kreatif. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kemendagri juga mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta untuk mendukung pembangunan perumahan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk melibatkan berbagai pihak dalam program ini dan memastikan keberhasilannya.
Dukungan Penuh Kemendagri
Kemendagri, melalui Ditjen Bina Adwil, menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR) dalam mencapai target nasional pembangunan 3 juta rumah. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara kedua kementerian sangat penting untuk memastikan terlaksananya program ini dengan efektif dan efisien.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah memberikan arahan kepada gubernur dan bupati untuk berkoordinasi dalam pemanfaatan dana CSR dari sektor swasta. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan semua pihak dalam upaya mewujudkan rumah layak huni bagi MBR.
Program ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai pihak, target pembangunan 3 juta rumah bagi MBR dapat tercapai.
Keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
