Pemkab Mahulu Ajak Desa Prioritaskan Pembangunan Rumah Layak Huni

Pemkab Mahulu mengajak pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan rumah layak huni dalam APBDes guna mengurangi angka kemiskinan, selaras dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu), Kalimantan Timur, mengajak pemerintah desa setempat untuk memasukkan program pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Langkah ini bertujuan mengurangi jumlah warga miskin di daerah tersebut. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa rumah tidak layak huni, baik dari segi dinding, atap, lantai, hingga fasilitas MCK, merupakan salah satu indikator utama kemiskinan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, menjelaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam program ini. "Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan memasukkan program pembangunan atau renovasi rumah tidak layak huni ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bagi masing-masing kampung (desa)," ujarnya di Mahulu, Senin (5/5).

Teguh mengungkapkan rasa syukur atas banyaknya desa di Mahulu yang telah aktif melaksanakan bedah rumah untuk warga kurang mampu melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam beberapa tahun terakhir. Ia menekankan pentingnya peningkatan dan penajaman program tersebut di tahun ini.

Kolaborasi untuk Program Nasional Tiga Juta Rumah

Teguh menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada 29 April lalu. Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk keberhasilan program nasional pembangunan tiga juta rumah.

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perumahan juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Standar minimal rumah layak huni mencakup kualitas atap, lantai, dinding, dapur, dan sanitasi.

Teguh menambahkan, "Dalam rapat tersebut juga ada penekanan, yakni pemerintah daerah diminta segera menyelaraskan program ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian mengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau renovasi rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana."

Pentingnya Integrasi Program dalam RPJMD

Integrasi program pembangunan rumah layak huni ke dalam RPJMD menjadi kunci keberhasilan upaya mengurangi kemiskinan di Mahulu. Dengan adanya alokasi anggaran yang jelas, pemerintah desa dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan atau renovasi rumah secara terstruktur dan terarah. Hal ini memastikan penggunaan dana desa secara efektif dan efisien.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta, dapat memperkuat program ini. Dukungan dari berbagai pihak akan mempercepat pencapaian target pembangunan rumah layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemilihan material bangunan yang tepat juga penting untuk memastikan rumah yang dibangun tahan lama dan berkualitas. Pemerintah desa perlu memperhatikan aspek ini dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Langkah Konkret Menuju Mahulu yang Lebih Baik

Program pembangunan rumah layak huni ini merupakan langkah konkret Pemkab Mahulu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan pemerintah desa secara aktif, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan. Partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Keberhasilan program ini tidak hanya akan mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Mahulu secara keseluruhan. Rumah yang layak huni akan memberikan rasa aman, nyaman, dan sehat bagi penghuninya, sehingga mereka dapat berkonsentrasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Ke depan, monitoring dan evaluasi berkala terhadap program ini perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Dengan demikian, program pembangunan rumah layak huni di Mahulu dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.