Mukomuko Targetkan Rehabilitasi 40 RTLH Tuntas Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menargetkan penyelesaian rehabilitasi 40 rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2025 dengan anggaran Rp20 juta per rumah, melibatkan peran aktif kepala desa.

Mukomuko, Bengkulu - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, bertekad menyelesaikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di tahun 2025. Sebanyak 40 unit rumah akan direnovasi dengan target penyelesaian pada tahun yang sama. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mukomuko, Suryanto, pada Senin lalu.
Target Rehabilitasi RTLH 2025
Suryanto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh proyek rehabilitasi RTLH di tahun 2025. "Kami minta kepada warga yang mendapat bantuan rehabilitasi RTLH 2025 untuk menyelesaikannya di tahun yang sama. Jika tidak selesai, kepala desa yang bertanggung jawab," tegasnya. Program ini merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas hidup warga miskin di Kabupaten Mukomuko.
Anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2025 untuk program ini cukup signifikan. Total 40 RTLH akan direhabilitasi dengan dana sekitar Rp20 juta per unit. Sebanyak 30 unit rumah akan direnovasi di Kecamatan Selagan Raya, sementara 10 unit lainnya berada di Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang.
Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Desa
Meskipun pemerintah daerah menyediakan anggaran utama, partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa sangat penting. Suryanto menjelaskan, "Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk rehabilitasi setiap RTLH sekitar Rp20 juta, dan kekurangan anggarannya ditanggung oleh penerima program ini." Artinya, penerima bantuan diharapkan ikut berkontribusi secara swadaya untuk menutupi kekurangan biaya jika ada.
Peran kepala desa sangat krusial dalam program ini. Mereka tidak hanya bertugas mengusulkan calon penerima bantuan, tetapi juga bertanggung jawab atas penyelesaian rehabilitasi RTLH di wilayahnya masing-masing. Jika proyek tidak selesai tepat waktu, kepala desa akan dimintai pertanggungjawabannya. "Oleh karena itu, program bantuan RTLH ini, Kepala Desa yang bertanggung jawab apabila rehabilitasi RTLH tidak selesai di tahun yang sama," ujar Suryanto.
Penunjukan Pelaksana Kegiatan
Untuk memastikan kelancaran program, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah menunjuk pelaksana kegiatan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah ditunjuk untuk mengawasi dan memastikan proses rehabilitasi RTLH berjalan sesuai rencana dan tepat waktu. Dengan adanya penunjukan ini, diharapkan program rehabilitasi 40 RTLH dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Mukomuko, khususnya bagi keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Dengan adanya rehabilitasi RTLH, diharapkan kualitas hidup mereka dapat meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Keberhasilan program ini juga bergantung pada kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemerintah desa.
Kesimpulan
Program rehabilitasi RTLH di Kabupaten Mukomuko merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target penyelesaian 40 unit rumah pada tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai standar.