Sri Mulyani Terbitkan SBN Perumahan, Dorong Pembangunan 3 Juta Rumah per Tahun
Pemerintah melalui Kemenkeu akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun bagi MBR, bekerja sama dengan BI dan OJK.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung program ambisius pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program ini dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dan akan difokuskan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan rencana ini dalam konferensi pers di Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa penerbitan SBN perumahan ini merupakan modifikasi dan peningkatan skala dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah ada. Dana yang terkumpul akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi MBR.
"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," jelas Sri Mulyani. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam memiliki rumah, baik melalui jalur fasilitas maupun komersial.
Sinergi Kemenkeu, BI, dan OJK untuk Dorong Sektor Perumahan
Kemenkeu tidak bergerak sendiri. Kerja sama erat dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) menjadi kunci keberhasilan program ini. Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah penguatan pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, turut menjelaskan dukungan BI terhadap program ini melalui insentif likuiditas makropudensial (KLM). Insentif KLM ditingkatkan secara bertahap dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan. Selain itu, BI juga akan aktif membeli SBN perumahan di pasar sekunder.
"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan," terang Perry Warjiyo. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor perumahan.
"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," tambah Sri Mulyani, menekankan pentingnya inovasi dalam pembiayaan agar APBN tetap terjaga.
Program Astacita dan Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional
Pemerintah melalui program Astacita menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
Sektor perumahan memiliki efek pengganda yang besar. Pembangunan rumah akan mendorong pertumbuhan sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan konstruksi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Penerbitan SBN perumahan diharapkan menjadi katalis percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan berbagai upaya sinergis yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas serta perekonomian Indonesia.
