Kemenkeu Sinergikan Kebijakan untuk Dorong Program 3 Juta Rumah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bank Indonesia (BI) akan menyelaraskan kebijakan dan instrumen keuangan untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Jakarta, 19 Februari 2024 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengumumkan langkah strategis untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa Kemenkeu akan menyelaraskan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Bank Indonesia (BI), untuk mencapai target ambisius tersebut. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta.
Sri Mulyani menekankan komitmen pemerintah untuk mensukseskan program ini. "Hari ini kami mengundang berbagai pihak untuk mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik di APBN maupun kebijakan BI, untuk mendukung sektor perumahan," ujarnya. Pemerintah menyadari pentingnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya MBR, sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Langkah konkret yang akan diambil termasuk pencarian berbagai instrumen pembiayaan inovatif. "Kami telah menemukan berbagai cara yang akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis dari Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan Bank Indonesia," tambah Sri Mulyani. Optimisme tinggi ditunjukkan pemerintah untuk meningkatkan insentif perumahan dan mencapai target volume yang lebih tinggi dari Program 3 Juta Rumah.
Dukungan APBN dan Sinergi dengan BI
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan dalam APBN 2025 untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Sebesar Rp18 triliun dialokasikan dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana ini dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) untuk membantu 220.000 MBR mendapatkan akses kredit perumahan dengan bunga rendah, yaitu 5 persen selama 20 tahun.
Selain FLPP, pemerintah juga memiliki instrumen lain seperti program perbaikan rumah dan berbagai skema bantuan uang muka. "Semua instrumen ini akan terus dievaluasi dan ditingkatkan skalanya jika diperlukan, agar target tercapai secepat mungkin," tegas Sri Mulyani. Kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) juga akan dimaksimalkan untuk memperluas jangkauan program dan memastikan keberhasilannya.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa sinergi dengan Himbara, di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, sangat krusial. "Himbara akan mendukung baik dari sisi suplai, yaitu para produsen rumah, maupun dari sisi permintaan, yaitu masyarakat, terutama MBR," jelasnya. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perumahan yang lebih efisien dan inklusif.
Integrasi dengan Program Pemerintah Lainnya
Program 3 Juta Rumah juga diintegrasikan dengan program-program prioritas pemerintah lainnya dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. "Program ini selaras dengan visi pemerintah dalam Astacita, termasuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi," ungkap Sri Mulyani. Semua program tersebut akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan sinergi dan efektivitasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk membahas mekanisme pembiayaan yang tepat, dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Semua langkah akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Sri Mulyani. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah optimistis Program 3 Juta Rumah akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.
Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar program ini dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
