Penerbitan SBN Perumahan Berjumlah Besar untuk Kejar Target 3 Juta Rumah
Pemerintah pastikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan dalam jumlah besar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah dan mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.
Jakarta, 20 Februari 2024 - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), memastikan pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan dalam jumlah besar. Langkah ini diambil untuk mendukung Program 3 Juta Rumah dan mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia. Penerbitan SBN ini juga menunjukkan dukungan nyata Bank Indonesia (BI) terhadap sektor perumahan, sebuah terobosan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat.
Pengumuman ini disampaikan Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Meskipun belum merinci jumlah pasti SBN yang akan diterbitkan, ia menegaskan bahwa jumlahnya akan signifikan. Konsolidasi dengan berbagai pihak masih dilakukan sebelum angka pasti diumumkan, termasuk rencana rapat dengan DPR untuk melaporkan perkembangan program ini.
Menteri Ara mengapresiasi kerja sama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam mencari solusi pembiayaan perumahan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara otoritas fiskal dan moneter dalam mendukung program pemerintah, termasuk dukungan yang diberikan oleh DPR.
Solusi Komprehensif Atasi Backlog Perumahan
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sektor perumahan, dengan backlog mencapai 9,9 juta unit rumah. Selain itu, sekitar 25 juta rumah perlu direnovasi atau tidak layak huni. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas dan terobosan untuk mengatasi masalah ini dengan cepat dan sesuai aturan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa penerbitan SBN Perumahan akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana dari SBN ini akan dialokasikan terutama untuk pembiayaan perumahan MBR.
Penerbitan SBN ini merupakan modifikasi dan peningkatan skala dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain SBN, pemerintah juga telah menerapkan berbagai inovasi instrumen keuangan untuk sektor perumahan, termasuk FLPP yang memberikan suku bunga rendah, Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), dan dukungan dari APBN.
Sri Mulyani menekankan bahwa MBR akan mendapatkan subsidi sehingga biaya dana yang dibutuhkan lebih terjangkau. Subsidi ini berasal dari dana APBN.
Dukungan Bank Indonesia (BI) melalui Kebijakan Moneter
Bank Indonesia (BI) juga memberikan dukungan melalui kebijakan moneter. BI mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan dan meningkatkan insentif likuiditas. Insentif likuiditas untuk program perumahan akan ditingkatkan secara bertahap dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun, seperti yang diungkapkan Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Langkah-langkah komprehensif ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian backlog perumahan dan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi MBR. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan DPR, diharapkan Program 3 Juta Rumah dapat tercapai dan permasalahan backlog perumahan di Indonesia dapat teratasi secara bertahap.
