Pemerintah Berkomitmen Atasi 9,9 Juta Backlog Perumahan Nasional

Pemerintah berkomitmen mengatasi backlog perumahan sebanyak 9,9 juta unit melalui berbagai strategi, termasuk program 3 juta rumah dan peningkatan likuiditas rumah subsidi.

Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Aziz Andriansyah, saat penyerahan bantuan rumah sederhana layak huni (RSLH) di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (24/4).

Berbagai strategi telah disiapkan untuk mencapai target tersebut. Salah satu strategi utama adalah program pembangunan 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana ditekankan oleh Aziz Andriansyah. "Untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah itu membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan likuiditas rumah bersubsidi dan memanfaatkan lahan negara yang terlantar untuk pembangunan perumahan. Langkah lain yang diambil adalah menarik investor asing untuk berinvestasi di sektor perumahan di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian backlog perumahan yang cukup signifikan di Indonesia.

Strategi Pemerintah Mengatasi Backlog Perumahan

Pemerintah telah menetapkan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan yang mencapai angka 9,9 juta unit. Salah satu strategi kunci adalah program pembangunan 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini merupakan upaya besar untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu.

Selain program 3 juta rumah, pemerintah juga fokus pada peningkatan likuiditas rumah bersubsidi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses pembiayaan perumahan. Dengan likuiditas yang memadai, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat memiliki rumah yang layak huni.

Pemerintah juga berupaya memanfaatkan lahan negara yang terlantar untuk pembangunan perumahan. Langkah ini dinilai efektif untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan mempercepat penyelesaian backlog perumahan. Dengan memanfaatkan lahan tersebut, diharapkan pembangunan perumahan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Tidak hanya itu, pemerintah juga aktif menarik investor asing untuk berinvestasi di sektor perumahan Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pasokan rumah dan mempercepat penyelesaian backlog perumahan. Investasi asing dapat memberikan suntikan dana yang signifikan untuk pembangunan perumahan skala besar.

Kerja Sama dan Partisipasi Aktif dari Berbagai Pihak

Aziz Andriansyah menekankan pentingnya gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Kerja sama yang solid sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan lahan dan memfasilitasi proses pembangunan.

Partisipasi aktif dari sektor swasta juga sangat penting. Contohnya, PT Djarum bersama Polytron yang telah berencana membangun 300 rumah dan telah berhasil merenovasi dan membangun ulang 92 hunian dengan biaya mencapai Rp5 miliar. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi backlog perumahan.

Selain itu, upaya ekspansi ke luar negeri untuk menarik investor juga memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah dan pihak terkait. Hal ini membutuhkan strategi yang tepat dan promosi yang efektif untuk menarik minat investor asing dalam berinvestasi di sektor perumahan Indonesia.

Program renovasi dan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) juga telah dilakukan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, seperti Grobogan, Rembang, Demak, Blora, Pemalang, dan Kudus. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.

Hingga tahun 2025, tercatat sudah 220.000 rumah terbangun dan pemerintah juga sedang mengupayakan menjadi dua kali lipat. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program rumah subsidi yang tersedia.

Kesimpulan

Komitmen pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia terlihat nyata melalui berbagai strategi yang telah dan akan dijalankan. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari sektor swasta dan investor asing, sangat krusial untuk keberhasilan program ini. Dengan upaya bersama, diharapkan permasalahan backlog perumahan dapat teratasi dan masyarakat Indonesia dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.