Pemerintah berkomitmen mengatasi backlog perumahan sebanyak 9,9 juta unit melalui berbagai strategi, termasuk program 3 juta rumah dan peningkatan likuiditas rumah subsidi.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR, BTN, dan BP Tapera meluncurkan skema bantuan kepemilikan rumah bagi awak media dengan subsidi bunga dan uang muka, guna mengatasi tantangan harga properti yang tinggi.

Menteri PKP mengungkapkan CEO Forum Indonesia-Qatar mendorong investasi perumahan bagi MBR, ditargetkan pembangunan 1 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Badan Bank Tanah berupaya menyediakan rumah terjangkau dengan menyediakan lahan murah untuk pengembang, mengatasi tantangan harga tanah tinggi dan pembebasan lahan yang rumit.

Badan Bank Tanah menawarkan lahan di empat lokasi untuk mendukung program pemerintah membangun tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), guna mempercepat pembangunan perumahan nasional.

Pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat dan mewujudkan keadilan sosial dalam kepemilikan rumah, seperti yang disampaikan Menteri Perumahan Maruarar Sirait.

Kementerian PKP dan Perumnas berkolaborasi untuk mempercepat pembangunan 3 juta unit rumah guna memenuhi kebutuhan hunian layak masyarakat Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan kuota tambahan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan perumahan layak dan terjangkau.

PT Semen Indonesia (SIG) dan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) berkolaborasi untuk mempercepat program pemerintah membangun 3 juta rumah melalui penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi, memanfaatkan platform SobatBangun milik SIG.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengumumkan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia untuk menyediakan lahan perumahan dan mengatasi tingginya harga tanah, serta menargetkan pembangunan satu juta unit rumah.