Kementerian PKP Konsolidasi Kepemilikan Tanah di Indonesia: Solusi Perumahan Nasional?
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengumumkan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia untuk menyediakan lahan perumahan dan mengatasi tingginya harga tanah, serta menargetkan pembangunan satu juta unit rumah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berupaya keras mengatasi permasalahan kepemilikan dan ketersediaan lahan di Indonesia. Wakil Menteri PUPR, Fahri Hamzah, baru-baru ini mengumumkan rencana konsolidasi kepemilikan tanah, mencakup lahan yang dikuasai pemerintah daerah dan BUMN. Pengumuman ini disampaikan saat kunjungan kerja di Padang, Jumat, 24 Januari.
Langkah ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan lahan bagi pembangunan perumahan. Menurut Fahri Hamzah, Kementerian PUPR telah membentuk Direktorat Penyediaan Lahan untuk menangani isu ini secara intensif. Inisiatif ini diharapkan berujung pada pembentukan land bank nasional untuk perumahan.
Fokus konsolidasi termasuk lahan yang dikuasai pemerintah daerah dan BUMN, seperti lahan di sepanjang jalur kereta api. "Jadi, akan kita siapkan tanah sehingga investor tidak perlu pusing cari tanah," jelas Fahri Hamzah. Pemerintah bahkan mempertimbangkan untuk memberikan harga tanah yang lebih terjangkau, mengingat tingginya harga tanah saat ini.
Setelah proses konsolidasi tanah rampung, Kementerian PUPR akan memulai pembangunan rumah dengan melibatkan investor. Target pembangunan, sesuai arahan Presiden, adalah satu juta unit rumah di daerah pedesaan, perkotaan, dan pesisir. Di daerah pedesaan, program ini mengombinasikan pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni.
Prioritas utama dalam program satu juta rumah ini adalah sanitasi dan pembangunan dapur. Hal ini didasarkan pada rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, yang menyoroti pentingnya sanitasi untuk mencegah penyakit, khususnya yang disebabkan oleh bakteri escherichia coli. "Pertama kita akan fokus dulu pada sanitasi dan pembangunan dapur rumah-rumah yang tidak layak huni," tegas Fahri Hamzah.
Di perkotaan, Kementerian PUPR akan merenovasi perumahan tidak layak huni menjadi rumah susun atau apartemen. Pemerintah optimistis program ini akan berjalan lancar. "Tidak usah khawatir. Bapak Presiden selalu bilang uangnya ada (untuk pembangunan)," tambah Fahri Hamzah, meyakinkan publik.
Konsolidasi tanah ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi krisis perumahan dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia. Dengan ketersediaan lahan yang terjamin dan harga yang terjangkau, diharapkan program pembangunan satu juta rumah dapat terlaksana dengan efektif dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
