Menteri Maruarar Sirait: Program "Tanah Negara Bangunan Rakyat" untuk Perumahan Nasional
Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait berkomitmen pada program "Tanah Negara Bangunan Rakyat", memanfaatkan aset negara untuk perumahan rakyat dengan skema kepemilikan strata title, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk keberhasilan program.
![Menteri Maruarar Sirait: Program](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/image_bank/2025/02/09/210046.746-menteri-maruarar-sirait-program-tanah-negara-bangunan-rakyat-untuk-perumahan-nasional-1.jpg)
Jakarta, 9 September 2024 - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan komitmennya terhadap program inovatif "Tanah Negara Bangunan Rakyat". Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu lalu. Inisiatif ini menjanjikan solusi baru bagi permasalahan perumahan di Indonesia.
Program Tanah Negara Bangunan Rakyat: Solusi Perumahan Baru
Program "Tanah Negara Bangunan Rakyat" merupakan gagasan yang mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Konsepnya berfokus pada pemanfaatan lahan negara yang dikelola untuk pembangunan perumahan oleh pengembang, yang kemudian dijual kepada masyarakat. Pembeli nantinya akan mendapatkan sertifikat strata title, memberikan kepastian kepemilikan atas unit hunian, seperti pada apartemen.
Inovasi ini diharapkan menjadi solusi tambahan selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah ada. Menteri Maruarar menekankan pentingnya melanjutkan program-program sukses sebelumnya, sembari mengembangkan solusi baru. "FLPP adalah program yang sudah teruji," katanya, menunjukkan komitmen untuk membangun atas fondasi yang kuat.
Kerjasama Antar Lembaga untuk Sukses Program
Untuk memastikan keberhasilan program, telah dilakukan berbagai pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengembang perumahan, lembaga perbankan, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) telah dilibatkan dalam merumuskan strategi pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan.
Saat ini, pembiayaan perumahan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 75 persen dan 25 persen dari perbankan. Pemerintah berupaya mencari keseimbangan untuk memastikan keuntungan dan peningkatan jumlah rumah subsidi. "Kami berusaha mencari titik temu untuk supaya bisa dapat untung (dan) bagaimana rumah subsidi bisa meningkat," jelas Menteri Maruarar.
Sumber Lahan dan Tahapan Selanjutnya
Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan bahkan kejaksaan, akan berkontribusi menyediakan lahan untuk program ini. Pemerintah tengah mematangkan rencana agar program dapat berjalan lancar dan efektif. "Tentu sebagai pemerintah, kita juga ada wacana (yang akan) dimatangkan dulu, supaya nanti bisa jalan pada waktunya dengan smooth semuanya bisa jalan," pungkas Menteri PKP.
Program "Tanah Negara Bangunan Rakyat" menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak bagi masyarakat Indonesia. Kolaborasi antar lembaga dan komitmen kuat dari pemerintah menjadi kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.