Sinergi Lintas Sektor Perkuat Klasifikasi Kampung KB Tanah Laut, Mayoritas Masih Kategori Dasar

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama BKKBN Kalimantan Selatan perkuat Kampung KB Tanah Laut melalui sinergi lintas sektor. Bagaimana strategi mereka mengakselerasi klasifikasi dari dasar ke paripurna?

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan menginisiasi kegiatan penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) melalui sinergi lintas sektor. Acara penting ini berlangsung di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada Sabtu, 2 Agustus, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat peningkatan klasifikasi Kampung KB di wilayah tersebut. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Tanah Laut, Ismail Fahmi, menegaskan bahwa kolaborasi antarperangkat daerah, kecamatan, serta Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB sangat krusial. Tujuannya adalah mengakselerasi status Kampung KB dari kategori dasar menjadi berkembang, mandiri, hingga paripurna.

Fahmi menjelaskan bahwa program Kampung KB bukan sekadar tentang pembatasan jumlah anak, melainkan strategi pembangunan komprehensif berbasis keluarga. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga tingkat desa sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan nasional. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong kemandirian dan keberlanjutan program di setiap kampung.

Pj Sekda Tanah Laut, Ismail Fahmi, dalam sambutannya, secara tegas menekankan bahwa penguatan Kampung KB membutuhkan kerja sama holistik dari berbagai pihak. Menurutnya, program ini merupakan fondasi pembangunan keluarga yang lebih luas, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan akan memastikan tercapainya target klasifikasi yang telah ditetapkan.

Fahmi juga mengingatkan bahwa program Kampung KB pertama kali diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Peluncuran ini merupakan respons terhadap tren penurunan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) Nasional. Dengan demikian, Kampung KB hadir sebagai upaya revitalisasi dan penguatan kembali kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga dan pembangunan berkelanjutan.

Konsep Kampung KB tidak hanya berfokus pada aspek kependudukan, tetapi juga mengintegrasikan program-program pembangunan lainnya. Ini mencakup peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Pendekatan lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan klasifikasi Kampung KB. Dari total 135 Kampung KB yang ada, mayoritas atau 93 kampung masih berada dalam klasifikasi dasar. Sementara itu, 25 kampung dikategorikan berkembang, tiga kampung mandiri, dan 14 kampung telah mencapai status paripurna. Data ini menunjukkan urgensi untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas.

Untuk memenuhi target nasional, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan setidaknya lima persen Kampung KB ke kategori mandiri dan paripurna. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Tanah Laut, menambahkan bahwa kegiatan penguatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi. Hal ini krusial agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan bekerja secara sinergis.

M. Ardani, Ketua Tim Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, yang hadir sebagai narasumber, menyoroti peran vital Pokja Kampung KB. Menurutnya, Pokja memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan data dan pembaruan informasi di situs web kampung. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya integrasi Kampung KB dengan kampung-kampung tematik lain, seperti kampung pemuda, kampung bersinar, dan kampung ramah perempuan, untuk menciptakan gerakan yang lebih komprehensif dan berdampak luas.