Tahukah Anda? Bulog dan TNI Bersinergi Salurkan Bantuan Pangan di NTB, Jamin Distribusi Tepat Sasaran

Perum Bulog menggandeng TNI untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan dan SPHP di NTB. Sinergi Bulog TNI Bantuan Pangan ini penting untuk ketahanan pangan nasional.

Perum Bulog secara resmi menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya mempercepat serta memastikan kelancaran penyaluran bantuan pangan. Kolaborasi strategis ini difokuskan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini diambil guna menjamin bantuan diterima tepat waktu oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kerja sama ini diumumkan pada Jumat, 25 Juli, dengan peluncuran nasional yang terpusat di Makodam III/Siliwangi, Bandung. Seluruh jajaran Kodam, Korem, Kodim, serta kantor Bulog di Indonesia turut serta dalam kegiatan ini. Di NTB, acara dihadiri oleh jajaran Kodim 1606/Mataram dan Kodim 1620/Lombok Tengah, menegaskan komitmen bersama.

Tujuan utama sinergi ini adalah untuk mengatasi tantangan distribusi, terutama di area geografis yang sulit dijangkau seperti pegunungan dan pelosok desa. Dengan melibatkan TNI, diharapkan proses penyaluran bantuan pangan dapat berjalan lebih aman, cepat, dan merata. Ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Kolaborasi antara Perum Bulog dan TNI menjadi kunci dalam memastikan efektivitas program bantuan pangan di NTB. Kasiter Korem 162/WB, Letkol Czi Irawan Agung Wibowo, menegaskan kesiapan TNI untuk mendukung penuh distribusi beras. Dukungan ini mencakup pengawalan agar bantuan pangan sampai kepada penerima yang berhak.

Letkol Irawan Agung Wibowo menyatakan bahwa sekitar 73 persen bantuan masih belum diterima oleh para penerima bantuan pangan (PBP) hingga saat ini. Kehadiran personel TNI diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian tersebut. Hal ini juga menjadi jaminan keamanan di lapangan, terutama saat menghadapi kendala aksesibilitas.

Program bantuan pangan nasional ini menyasar rumah tangga miskin dan rentan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Selain itu, program SPHP bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar konsumen. Sinergi Bulog dan TNI diyakini akan memperkuat pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati, menyambut baik dukungan dari jajaran TNI. Menurutnya, keterlibatan militer sangat krusial untuk menjamin distribusi berjalan aman dan lancar. Hal ini terutama berlaku di titik-titik distribusi yang memiliki akses sulit dijangkau.

Hingga tanggal 23 Juli 2025, realisasi penyaluran bantuan pangan di NTB telah menjangkau lebih dari 136.566 penerima. Jumlah ini setara dengan 2,7 juta kilogram beras yang telah didistribusikan kepada masyarakat. Angka ini menunjukkan progres signifikan dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan.

Namun, masih terdapat sekitar 374.815 penerima bantuan yang akan segera dipenuhi dalam waktu dekat. Tantangan geografis di beberapa wilayah NTB, seperti pegunungan dan pelosok desa, memerlukan strategi distribusi khusus. Kehadiran TNI diharapkan dapat mengatasi hambatan ini dan memastikan pemerataan bantuan.

Sinergi antara Bulog dan TNI tidak hanya berfokus pada kecepatan distribusi, tetapi juga pada penguatan ketahanan pangan nasional. Dengan memastikan pasokan beras yang stabil dan harga yang terkendali, beban pengeluaran masyarakat dapat ditekan. Ini merupakan langkah proaktif dalam menghadapi potensi gejolak harga pangan.

Keterlibatan TNI dalam pengawalan distribusi bantuan pangan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Program ini juga menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antarlembaga dapat memberikan dampak positif yang luas. Diharapkan, seluruh bantuan dapat tersalurkan sesuai target.

Dengan adanya kerja sama yang solid ini, penyaluran bantuan pangan diharapkan dapat berjalan efektif dan merata ke seluruh pelosok NTB. Pada akhirnya, sinergi ini akan mendukung ketahanan pangan masyarakat secara lebih luas. Ini juga berkontribusi pada upaya mengendalikan harga beras secara nasional.