Tahukah Anda? Enam Kabupaten di Sumut Siaga Darurat Karhutla, Ini Langkah Pemprov Sumut!
Gubernur Sumut Bobby Nasution menetapkan enam kabupaten siaga darurat Karhutla Sumut. Simak langkah-langkah konkret Pemprov Sumut dalam penanganan bencana ini!
Medan, Sumatera Utara, 28 Juli 2025 – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara resmi mengumumkan penetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam kabupaten. Keputusan ini diambil sebagai respons proaktif terhadap potensi ancaman karhutla yang semakin meningkat di wilayah tersebut.
Enam kabupaten yang kini berstatus siaga darurat meliputi Toba, Dairi, Karo, Samosir, Simalungun, dan Humbang Hasundutan. Penetapan status ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188/22/461/KPTS/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumut.
Pengumuman ini disampaikan Bobby Nasution usai mengikuti rapat pemantauan situasi terkini penanganan karhutla di beberapa wilayah Indonesia secara daring. Langkah ini menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam mengantisipasi dan memitigasi dampak karhutla demi menjaga kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat.
Upaya Komprehensif Pemprov Sumut dalam Penanganan Karhutla
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengendalikan karhutla di wilayahnya. Kolaborasi erat dengan instansi terkait di daerah menjadi prioritas utama, terutama dalam upaya pemadaman langsung di lokasi kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, Pemprov Sumut juga fokus pada penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak kekeringan akibat karhutla. Contohnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut telah menyediakan air bersih menggunakan mobil tangki air untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Samosir.
Upaya peningkatan kapasitas juga terus dilakukan melalui bimbingan teknis. BPBD berkolaborasi dengan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera dalam memberikan bimbingan teknis kepada Satgas Dalkarhut Samosir pada Juni 2025. Ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons tim di lapangan.
Tidak hanya itu, Pemprov Sumut juga berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dijadwalkan berlangsung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba pada 26-31 Juli 2025, sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko karhutla.
Dukungan Pusat dan Sinergi Lintas Sektoral
Meskipun Sumatera Utara tidak termasuk dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla nasional yang disebutkan oleh Kepala BNPB Suharyanto, pemerintah pusat tetap berkomitmen memberikan bantuan. Enam provinsi prioritas tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Suharyanto menegaskan bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan dalam pemberian bantuan dari pemerintah pusat, meskipun Sumut bukan provinsi prioritas. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung upaya penanganan karhutla di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, turut mengajak seluruh pihak terkait untuk terus bersinergi dalam penanganan karhutla di tanah air. Menurutnya, keberhasilan dalam menurunkan angka kebakaran hutan dan lahan selama ini adalah hasil dari sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kolaborasi dan kemampuan untuk menghilangkan ego sektoral antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sinergi ini menjadi kunci utama dalam mencapai perbaikan signifikan pada angka kebakaran hutan dan lahan di tahun ini, serta memastikan penanganan karhutla yang lebih efektif dan berkelanjutan.