Tahukah Anda, Jawa Timur Penghasil Padi Tertinggi? HKTI Jatim Dukung Swasembada Pangan dan Awasi Beras Oplosan

DPD HKTI Jatim berkomitmen mendukung program swasembada pangan nasional, termasuk pengawasan beras oplosan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur secara aktif menyatakan dukungannya terhadap program swasembada pangan nasional. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif, mulai dari penyediaan bibit unggul hingga pengawasan ketat terhadap peredaran beras oplosan di pasaran. Langkah strategis ini sejalan dengan visi dan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum HKTI Jatim, Arum Sabil, usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Jatim masa bakti 2025-2030 di Surabaya pada Kamis (24/7). Arum Sabil menekankan pentingnya sinergi antara petani, organisasi, dan pemerintah untuk mencapai target swasembada pangan yang berkelanjutan. Fokus utama HKTI Jatim adalah pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian serta peternakan.

Inisiatif ini mencakup pengembangan varietas bibit unggul untuk tanaman pangan dan tebu, serta program regenerasi bibit unggul di sektor peternakan. Selain itu, HKTI Jatim juga menyoroti masalah beras oplosan yang merugikan petani dan konsumen. Organisasi ini bertekad untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan praktik-praktik ilegal tersebut kepada pihak berwenang.

Dalam upaya mendukung swasembada pangan, HKTI Jatim memprioritaskan penggunaan bibit unggul pada sektor pertanian. Arum Sabil menjelaskan bahwa bibit unggul menjadi kunci peningkatan produktivitas, baik untuk tanaman pangan maupun komoditas seperti tebu. Pemanfaatan varietas unggul diharapkan dapat menghasilkan panen yang lebih melimpah dan berkualitas, sehingga menopang ketersediaan pangan nasional.

Di bidang peternakan, HKTI Jatim berkomitmen pada regenerasi bibit unggul untuk mengatasi tantangan inses yang kerap terjadi. Program inseminasi buatan digalakkan untuk meningkatkan kualitas genetika sapi lokal. Arum Sabil juga menyoroti manfaat ganda dari impor sapi, terutama jika yang diimpor adalah dara bunting, yang dapat membantu perbaikan genetika dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi peternak.

Lebih lanjut, Arum Sabil menekankan pentingnya sinkronisasi birahi dalam proses inseminasi untuk efisiensi dan keberhasilan pengembangbiakan sapi. Pemantauan serentak diperlukan agar umur dan kesiapan sapi dapat dikontrol lebih baik, sehingga program ini berjalan optimal. HKTI Jatim berupaya memastikan setiap langkah dalam rantai produksi pangan berjalan efektif dan efisien.

Selain fokus pada peningkatan produksi, HKTI Jatim juga berperan aktif dalam pengawasan beras oplosan. Arum Sabil menegaskan bahwa organisasinya turut serta dalam memantau praktik-praktik produksi beras yang tidak sesuai izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Meskipun ranah penegakan hukum berada pada aparat berwenang, HKTI Jatim berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan memberikan laporan yang akurat.

Praktik beras oplosan merupakan masalah serius yang dapat merusak kepercayaan konsumen dan merugikan petani. Oleh karena itu, peran HKTI dalam pengawasan ini sangat krusial untuk menjaga integritas pasar pangan. Laporan dari HKTI diharapkan dapat menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kejahatan pangan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan optimismenya terhadap pencapaian target swasembada pangan. Khofifah menilai bahwa peran aktif petani dan HKTI merupakan faktor kunci keberhasilan ini. Produksi padi Jawa Timur secara konsisten menempati posisi tertinggi di Indonesia sejak tahun 2020 hingga semester pertama 2025, menunjukkan potensi besar wilayah ini. Pemerintah juga telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) minimal Rp6.500 per kilogram untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani.