Tahukah Anda Mengapa Arnold Putra Ditahan? Kemenhan Berhasil Repatriasi WNI dari Myanmar

Kementerian Pertahanan berhasil memulangkan Arnold Putra, WNI yang sebelumnya ditahan di Myanmar. Bagaimana diplomasi pertahanan berperan dalam pembebasannya?

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sukses merepatriasi seorang warga negara Indonesia (WNI), Arnold Putra, yang sebelumnya ditahan oleh otoritas di Myanmar. Proses pemulangan ini merupakan hasil dari upaya diplomasi pertahanan yang intensif dan kolaborasi lintas sektor.

Arnold Putra tiba kembali di Indonesia pada 21 Juli 2025, menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA 867 dari Bangkok. Keberhasilan repatriasi ini menandai berakhirnya masa penahanan Arnold Putra yang telah berlangsung sejak 20 Desember 2024 di Myanmar.

Penahanan Arnold Putra di Myanmar didasari oleh tuduhan memasuki negara tersebut secara ilegal dari Thailand. Ia juga diduga terlibat interaksi dengan kelompok bersenjata yang dianggap terlarang oleh pemerintah militer Myanmar, termasuk People's Defense Force (PDF) dan Karen National Liberation Army (KNLA).

Arnold Putra ditahan oleh otoritas Myanmar sejak 20 Desember 2024. Penahanan ini terjadi setelah ia diduga memasuki wilayah Myanmar secara tidak sah dari Thailand, sebuah tindakan yang melanggar hukum imigrasi setempat.

Selain pelanggaran imigrasi, Arnold Putra juga dituduh berinteraksi dengan kelompok-kelompok bersenjata. Kelompok-kelompok seperti People's Defense Force (PDF) dan Karen National Liberation Army (KNLA) dianggap sebagai entitas terlarang oleh pemerintah militer Myanmar.

Akibat tuduhan tersebut, Arnold Putra dijerat dengan Undang-Undang Imigrasi 1947, Undang-Undang Anti-Terorisme, dan Pasal 17(2) Undang-Undang Asosiasi Terlarang. Ia kemudian divonis tujuh tahun penjara dan menjalani masa hukumannya di Penjara Insein, Yangon.

Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertahanan, mengingat kompleksitas situasi politik dan keamanan di Myanmar.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI mulai menerima informasi mengenai status penahanan Arnold Putra pada 4 Juli 2025. Menanggapi situasi ini, Kemenhan segera mengambil langkah proaktif dengan pendekatan diplomasi pertahanan.

Brigjen Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, menegaskan bahwa upaya ini dilakukan atas dasar kemanusiaan. Diplomasi yang dijalankan bertujuan untuk mengamankan pembebasan dan repatriasi Arnold Putra.

Dalam proses memfasilitasi pemulangan, Kemenhan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dukungan penting datang dari Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, serta Sasakawa Peace Foundation (SPF). Kolaborasi ini menunjukkan sinergi antara lembaga pemerintah dan pihak swasta dalam penanganan kasus WNI di luar negeri.

Pada 16 Juli 2025, Kementerian Luar Negeri Myanmar menyampaikan nota diplomatik kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon. Nota tersebut menginformasikan bahwa Arnold Putra telah diberikan amnesti oleh Dewan Administrasi Negara Myanmar, membuka jalan bagi pembebasannya.

Setelah amnesti diberikan, Arnold Putra dideportasi melalui Thailand pada 19 Juli 2025, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Keberhasilan repatriasi ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi warga negaranya di mana pun mereka berada.

Meskipun demikian, Brigjen Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang juga menyampaikan imbauan penting kepada seluruh WNI yang berada di luar negeri. Ia mengingatkan agar selalu berhati-hati, terutama saat bepergian atau berada di wilayah yang dilanda konflik.

Pemerintah menekankan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara setempat. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap aturan lokal dapat mencegah WNI terjerat masalah hukum atau situasi berbahaya di luar negeri.

Kasus Arnold Putra ini menjadi pengingat bagi seluruh WNI untuk selalu mengutamakan keselamatan dan memahami risiko saat berada di wilayah asing, khususnya di daerah yang tidak stabil.