Tanjungpinang Siap Reformasi Transportasi Publik: 5 Unit BRT Dioptimalkan, Pelajar Jadi Prioritas Utama

Dishub Tanjungpinang gencar lakukan reformasi transportasi publik, optimalkan 5 unit BRT dan dorong kerja sama angkutan sekolah demi mobilitas efektif dan aman.

Pemerintah Kota Tanjungpinang, melalui Dinas Perhubungan (Dishub), secara serius mengumumkan fokusnya pada reformasi sektor transportasi publik. Langkah ini diambil untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut. Kepala Dishub Tanjungpinang, Boby Wira Satria, menegaskan komitmen ini pada Sabtu (9/8) lalu.

Salah satu pilar utama reformasi ini adalah optimalisasi lima unit Bus Rapid Transit (BRT) milik Pemerintah Kota Tanjungpinang. Bus-bus tersebut akan segera diperbaiki dan dioperasikan kembali. Tujuannya adalah melayani trayek penting seperti Senggarang dan Pulau Dompak, dengan prioritas utama diberikan kepada pelajar dan mahasiswa.

Selain itu, Dishub juga berencana mendorong kerja sama strategis dengan Dinas Pendidikan serta penyedia jasa angkutan kota. Skema ini akan memungkinkan pola langganan khusus bagi anak-anak sekolah, memastikan mereka dapat bepergian dengan aman dan nyaman tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi orang tua dan pelajar.

Pembenahan moda transportasi publik menjadi fokus utama Dishub Tanjungpinang, khususnya terkait optimalisasi armada Bus Rapid Transit (BRT). Lima unit BRT yang ada akan direvitalisasi untuk kembali beroperasi penuh. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang memadai bagi warganya.

Setelah perbaikan, bus-bus ini dijadwalkan melayani rute vital yang menghubungkan Senggarang dan Pulau Dompak. Pemilihan rute ini didasarkan pada kebutuhan mobilitas tinggi di area tersebut, terutama bagi komunitas pelajar dan mahasiswa. Mereka diharapkan menjadi pengguna utama layanan BRT yang diperbarui ini, mendukung aktivitas pendidikan dan keseharian.

Boby Wira Satria menyatakan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah kota untuk menciptakan transportasi publik yang layak, aman, dan terjangkau. Dengan beroperasinya kembali BRT, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas layanan angkutan umum. Hal ini juga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Selain optimalisasi BRT, Dishub Tanjungpinang juga memprakarsai skema kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan penyedia jasa angkutan kota. Skema ini bertujuan untuk menciptakan pola langganan angkutan bagi anak-anak sekolah. Tujuannya adalah memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan mereka menuju dan dari sekolah, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri, Syaiful, menyambut baik upaya reformasi yang digagas Pemkot Tanjungpinang ini. Ia menilai langkah tersebut sangat tepat dan responsif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat urban yang terus berkembang. Pembenahan BRT dan integrasi layanan bagi pelajar dianggap sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap hak mobilitas warga.

Syaiful menambahkan bahwa keberhasilan reformasi transportasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah daerah, operator transportasi, dan partisipasi aktif masyarakat pengguna sangat krusial. MTI Kepri berharap Dishub akan melibatkan komunitas dan pelaku transportasi lokal dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi program.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan reformasi angkutan publik di Tanjungpinang dapat berjalan lebih lancar dan mencapai sasaran yang tepat. Keterlibatan berbagai pihak akan memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan di lapangan. Ini juga akan membangun rasa kepemilikan bersama terhadap sistem transportasi yang lebih baik.