Terkuak! Klaim Kebocoran Data Jawa Barat 4,6 Juta Warga di Darkweb: Wagub Jabar Tegaskan Bukan dari Sistem Pemprov.

Wakil Gubernur Jawa Barat membantah klaim kebocoran data Jawa Barat 4,6 juta warga di darkweb, menegaskan data tersebut bukan berasal dari sistem resmi Pemprov Jabar.

Klaim mengejutkan mengenai kebocoran data pribadi 4,6 juta masyarakat Jawa Barat yang kini diperjualbelikan di darkweb telah mencuat ke publik. Unggahan di media sosial X oleh akun "DigitalGhostt" pada 10 Juli 2025 menjadi pemicu kekhawatiran. Akun tersebut secara provokatif mempertanyakan keamanan siber Indonesia dalam melindungi data warganya.

Menanggapi isu tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, dengan tegas membantah klaim tersebut pada Senin (28/7) di Gedung Sate Bandung. Ia menyatakan bahwa data yang disebut bocor tersebut sama sekali bukan berasal dari sistem resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pernyataan ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran publik dan meluruskan informasi yang beredar.

Erwan Setiawan menegaskan bahwa logo resmi Pemprov Jabar yang terlihat dalam tangkapan layar di darkweb hanyalah klaim sepihak dari oknum. Tindakan ini disinyalir sebagai upaya manipulasi untuk memanfaatkan nama baik pemerintah demi kepentingan pribadi dan menciptakan kekacauan opini di masyarakat. Pihak berwenang kini tengah berupaya mengidentifikasi pelaku di balik klaim palsu ini.

Untuk memastikan kebenaran klaim kebocoran data Jawa Barat, tim persandian dan keamanan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat telah melakukan penelusuran menyeluruh. Hasil investigasi internal menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran keamanan atau pembobolan sistem data milik Pemprov Jabar yang terdeteksi. Ini membuktikan integritas sistem keamanan data pemerintah daerah.

Koordinasi erat juga telah dilakukan dengan tim Cybercrime Polda Jawa Barat. Erwan Setiawan mengungkapkan bahwa hasil dari koordinasi tersebut juga menegaskan tidak adanya kebocoran data dari sistem resmi Pemprov Jabar. Hal ini memperkuat bantahan Pemprov terhadap klaim yang beredar di media sosial dan darkweb.

Pemprov Jabar memiliki sistem pemantauan internal yang aktif dan tim teknis yang siaga 24 jam untuk mengantisipasi potensi serangan siber. Wakil Gubernur Erwan Setiawan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang terdeteksi. Ia menambahkan bahwa informasi yang beredar adalah manipulasi yang bertujuan untuk menimbulkan kekacauan opini di tengah masyarakat.

Sebagai respons atas klaim palsu ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Langkah ini diambil dengan harapan pelaku di balik klaim kebocoran data Jawa Barat dapat segera teridentifikasi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Meskipun ada klaim, Erwan Setiawan menyatakan bahwa evaluasi terhadap sistem keamanan siber milik Pemprov Jabar belum diperlukan. Alasannya adalah karena tidak ada pelanggaran nyata atau pembobolan sistem yang terjadi. Ia menegaskan bahwa yang terjadi adalah pemalsuan identitas dan klaim tanpa dasar yang berupaya merusak citra Pemprov.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus memantau potensi ancaman siber. Tim teknis akan tetap siaga untuk memastikan keamanan data dan sistem informasi. Upaya ini dilakukan untuk melindungi data warga dan menjaga stabilitas informasi publik dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Akun "DigitalGhostt" yang mengklaim telah membobol data 4,6 juta warga Jawa Barat dikenal sebagai pengguna aktif forum dark web. Akun ini memiliki sejumlah unggahan dan reputasi tinggi dalam komunitas yang biasa digunakan untuk jual beli data hasil peretasan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengalaman dalam aktivitas siber ilegal.

Cuitan akun tersebut disertai tangkapan layar dari sebuah forum dark web yang memuat penawaran data dengan label "4.6 million data of West Java Indonesian citizens [DATABASE]". Tangkapan layar itu menampilkan logo resmi Pemprov Jabar dan tulisan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta deskripsi data sensitif. Data tersebut mencakup informasi seperti alamat, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), email, dan pekerjaan.

Unggahan akun @H4ckmanac juga mengungkapkan bahwa "DigitalGhostt" disebut-sebut sebagai peretas yang sama yang pernah membobol 700 ribu data individu di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Meskipun keotentikan data perlu diverifikasi secara detail, klaim ini berpotensi menjadi salah satu isu kebocoran data terbesar di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, jika terbukti benar.