Terungkap! 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dibangun Rp28 Triliun dari Mitra, Bukan APBN.

Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana mengungkap pembangunan 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) senilai Rp28 triliun murni dana mitra, bukan APBN. Bagaimana ini bisa terjadi?

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana mengungkapkan sebuah fakta menarik terkait program pemenuhan gizi di Indonesia. Sebanyak 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru telah dipersiapkan oleh BGN melalui kerja sama dengan berbagai mitra. Pembangunan infrastruktur gizi ini tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (12/8) malam, setelah ia menghadap Presiden Prabowo Subianto. Dana yang beredar untuk pembangunan SPPG ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp28 triliun. Seluruh dana tersebut murni berasal dari kontribusi para mitra, bukan dari kas negara.

Inisiatif ini menunjukkan peran besar sektor swasta dan organisasi dalam mendukung upaya pemerintah. Pembangunan SPPG ini bertujuan untuk memperkuat distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat. Hal ini juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah, seperti peningkatan pembelian bahan baku di toko bangunan.

Prof. Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pembangunan setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan biaya antara Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Angka ini mencerminkan investasi besar yang dilakukan oleh para mitra. Total dana yang telah beredar di masyarakat mencapai triliunan rupiah, seluruhnya berasal dari kontribusi mitra.

Beberapa mitra utama yang berperan aktif dalam pembangunan SPPG ini meliputi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, serta institusi negara seperti Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan komitmen kolektif terhadap peningkatan gizi masyarakat. Mereka secara mandiri membangun fasilitas-fasilitas tersebut.

Dana sebesar Rp8,2 triliun yang diserap oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan untuk intervensi gizi langsung. Sementara itu, pembangunan fisik SPPG merupakan tanggung jawab penuh para mitra. Kondisi ini menciptakan perputaran uang yang besar di tengah masyarakat, tanpa membebani APBN.

Inovasi menarik lainnya adalah adanya perubahan fungsi dari sejumlah bisnis kuliner yang sudah ada. Prof. Dadan mengungkapkan bahwa pemilik restoran, kafe, katering, dan bahkan hotel kini banyak yang memilih untuk bertransformasi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka turut serta dalam menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada penerima manfaat.

Perubahan ini berarti bahwa unit-unit bisnis tersebut tidak lagi hanya melayani pelanggan umum seperti biasanya. Sebaliknya, mereka kini berfokus untuk melayani kebutuhan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk adaptasi bisnis yang mendukung tujuan sosial yang lebih besar.

Sebagai contoh, satu restoran yang sebelumnya melayani sekitar 500 pengunjung kini dapat melayani hingga 3.500 porsi makanan setelah berubah fungsi menjadi SPPG. Makanan yang disiapkan tidak dikonsumsi di tempat, melainkan dikirimkan langsung. Pengiriman dilakukan ke sekolah, rumah ibu hamil, ibu menyusui (busui), dan anak balita.

Pernyataan Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana disampaikan setelah ia mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah mengenai keamanan dan ketahanan pangan nasional.

Selain Prof. Dadan, rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Di antaranya adalah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal HOR (Purn) M. Herindra, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir juga Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Rapat terbatas yang berlangsung tertutup ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu strategis ketahanan pangan. Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga menegaskan pendekatan komprehensif. Ini termasuk upaya memastikan ketersediaan dan distribusi gizi yang merata di seluruh pelosok negeri.