Terungkap! 3 Guru PPPK SMAN 4 Serang Diberhentikan Sementara, Ada Dugaan Pelecehan Seksual

BKD Banten mengambil tindakan tegas memberhentikan sementara tiga Guru PPPK SMAN 4 Serang terkait dugaan pelecehan seksual, memicu pertanyaan tentang nasib pendidikan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten mengambil langkah tegas terkait dugaan kasus pelecehan seksual. Tiga guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari SMAN 4 Kota Serang diberhentikan sementara. Tindakan ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap kasus yang meresahkan publik.

Kepala BKD Provinsi Banten, Nana Supiana, mengonfirmasi pemberhentian sementara tersebut pada Jumat (01/8). Keputusan ini diambil sebagai bentuk antisipasi sebelum adanya penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum. Kasus ini melibatkan dugaan pelecehan seksual terhadap murid.

Satu dari tiga guru yang diberhentikan sementara, berinisial HD, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Sementara itu, dua guru lainnya masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. BKD menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

Nana Supiana menjelaskan bahwa pemberhentian sementara ini adalah langkah awal. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi laporan serius. Tindakan ini diambil untuk menjaga kondusifitas lingkungan sekolah.

Dari ketiga guru yang kini berstatus nonaktif, satu orang telah menjadi tersangka. Guru berinisial HD tersebut sedang menjalani proses hukum pidana. Dua guru lainnya masih dalam tahap penyelidikan mendalam oleh pihak berwenang.

Pihak BKD terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Mereka memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur. Langkah ini penting agar keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat.

BKD Provinsi Banten menegaskan bahwa proses hukum pidana tidak menghalangi sanksi administratif. Instansi pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi. Hal ini berdasarkan pelanggaran kode etik dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Nana Supiana menjelaskan bahwa tidak perlu menunggu putusan pengadilan yang inkrah. BKD dapat langsung bertindak. Fokus utama mereka adalah pada aspek disiplin ASN.

Pemberhentian tetap dapat dilakukan jika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) membuktikan pelanggaran berat. Jika unsur pelanggaran berat terpenuhi, proses pemecatan akan dilanjutkan. Ini menunjukkan konsekuensi serius bagi pelanggar kode etik.

Langkah ini diambil untuk menjaga integritas profesi guru. Ini juga untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah tetap menjadi tempat yang aman. Pemerintah berkomitmen penuh terhadap hal ini.

Kasus dugaan pelecehan seksual ini telah menarik perhatian luas masyarakat Banten. Pemerintah Provinsi Banten pun memberikan perhatian serius. Penanganan cepat di tingkat kepegawaian adalah bukti nyata komitmen ini.

BKD menjamin proses hukum dan administratif yang adil bagi semua pihak. Setiap individu yang terlibat tetap diberi kesempatan untuk klarifikasi. Hak pembelaan juga tetap dihormati.

Tujuannya adalah menghindari keputusan yang cacat prosedur. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tindakan didasari oleh bukti kuat. Ini demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bermartabat bagi seluruh siswa.