Trivia Pemilu: Bawaslu Papua Minta Masyarakat Kawal Ketat Rekapitulasi Suara PSU Pilkada

Bawaslu Papua menyerukan partisipasi aktif masyarakat untuk mengawal rekapitulasi suara PSU Pilkada 2025, demi memastikan proses yang transparan dan berintegritas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua secara tegas meminta partisipasi aktif masyarakat untuk mengawal proses rekapitulasi perhitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua yang telah dilaksanakan pada 6 Agustus 2025. Seruan ini disampaikan guna memastikan seluruh tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan aman, transparan, serta menjunjung tinggi integritas. Komisioner Bawaslu Papua, Yofrey Kebelen, menekankan bahwa pengawasan bersama adalah kunci utama dalam menciptakan pemilu yang berkualitas.

Menurut Kebelen, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu merupakan tanggung jawab kolektif antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu Papua sangat berharap masyarakat dapat proaktif memberikan informasi kepada pengawas pemilihan jika menemukan kejanggalan atau potensi pelanggaran. Keterlibatan ini krusial untuk mengawal proses rekapitulasi suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke tingkat provinsi.

Langkah ini diambil mengingat pentingnya setiap suara dalam menentukan pemimpin daerah dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Bawaslu Papua berkomitmen untuk memfasilitasi pengawasan yang ketat, sekaligus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar pelaksanaan rekapitulasi di setiap tingkatan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan hasil Pilkada Papua sesuai dengan pilihan rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam mengawal rekapitulasi suara PSU Pilkada Papua sangatlah vital. Bawaslu Papua meyakini bahwa mata dan telinga masyarakat di lapangan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi kecurangan atau kesalahan administrasi. Setiap informasi yang disampaikan kepada pengawas pemilihan akan menjadi bahan penting untuk ditindaklanjuti, demi menjaga kemurnian suara rakyat.

Komisioner Yofrey Kebelen secara khusus menyoroti pentingnya peran ini, mengingat dinamika yang kerap terjadi selama proses penghitungan suara. Masyarakat diminta untuk tidak ragu melaporkan jika melihat adanya pergeseran logistik yang tidak sesuai prosedur atau indikasi pelanggaran lainnya. Transparansi data dan proses adalah prioritas utama yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemilu.

Bawaslu Papua juga telah memastikan bahwa jajaran panitia pemungutan suara (PPS) melakukan pergeseran logistik kembali ke distrik masing-masing secara tertib. Ini adalah bagian dari upaya sistematis untuk meminimalkan risiko dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan. Pengawasan ketat terhadap pergerakan logistik ini menjadi salah satu fokus utama Bawaslu dalam mengawal rekapitulasi suara Pilkada Papua.

Proses rekapitulasi suara Pilkada Papua memiliki batasan waktu yang jelas. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan waktu hingga 180 hari untuk menyelesaikan tahapan penetapan hasil, yang berarti batas akhirnya adalah 24 Agustus 2025. Bawaslu Papua terus mendorong KPU untuk mematuhi jadwal ini dan menyelesaikan seluruh tahapan dengan cermat dan akurat. Kepatuhan terhadap jadwal ini penting untuk menjaga kepastian hukum.

Selain itu, Bawaslu Papua juga menekankan pentingnya netralitas dan integritas bagi seluruh penyelenggara pemilu. Setiap petugas, mulai dari tingkat TPS hingga provinsi, diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak memihak. Netralitas adalah fondasi utama untuk menghasilkan pemilu yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, terutama dalam konteks Pilkada Papua.

PSU Pilkada Papua pada 6 Agustus 2025 diikuti oleh dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan nomor urut 1 adalah Benhur Tomi Mano - Costan Karma, sementara pasangan nomor urut 2 adalah Mathius D Fakhiri - Aryoko Alberto Rumaropen. Bawaslu Papua akan terus mengawasi seluruh tahapan hingga penetapan hasil akhir, demi memastikan bahwa Pilkada Papua menghasilkan pemimpin yang sah dan legitimate.