Trivia Posyandu: Gubernur Gorontalo Minta Posyandu Gorontalo Era Kini Lebih Giat, Fokus Kesehatan Masyarakat

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyoroti peran Posyandu Gorontalo, mendesak revitalisasi agar lebih aktif memantau kesehatan masyarakat, termasuk stunting dan kemiskinan.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, secara tegas meminta tim pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Gorontalo periode 2025 hingga 2030 untuk semakin menyemarakkan kegiatan pemantauan kesehatan masyarakat. Permintaan ini disampaikan saat pelantikan tim pembina Posyandu yang diketuai oleh Nani Ismail Mokodongan di aula rumah jabatan gubernur, Gorontalo, pada hari Rabu. Gusnar menekankan pentingnya fokus dan keaktifan Posyandu dalam menjalankan tugasnya.

Beliau berharap agar pengurus Posyandu saat ini tidak kalah dengan semangat Posyandu di masa lalu yang kerap menghiasi layar televisi dengan berita penimbangan bayi, pemeriksaan ibu hamil, dan pemberian susu kepada balita. Gubernur menginstruksikan agar program jangka pendek tim pembina Posyandu Provinsi Gorontalo lebih berorientasi pada kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini termasuk penanganan isu krusial seperti stunting dan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Gusnar Ismail juga mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan Posyandu agar lebih dikenal dan hidup di tengah masyarakat. Selain itu, ia mengimbau seluruh pengurus untuk rajin turun ke lapangan dan menciptakan setidaknya satu Posyandu percontohan di setiap kabupaten/kota yang dapat menjadi kebanggaan dan inspirasi bagi Posyandu lainnya.

Gubernur Gusnar Ismail menyoroti perlunya revitalisasi Posyandu agar kembali pada masa kejayaannya, seperti yang dikenal pada era Orde Baru. Menurutnya, Posyandu zaman dahulu sangat aktif dan informatif, dengan berbagai kegiatan yang terekspos luas di media massa. Kondisi ini diharapkan dapat terulang kembali di Gorontalo, di mana Posyandu menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

Instruksi untuk lebih menyemarakkan kegiatan tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas pelayanan yang diberikan. Pemantauan kesehatan bayi, pemeriksaan ibu hamil, dan program gizi balita harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, Posyandu dapat berkontribusi signifikan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo secara berkelanjutan.

Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu strategi modern yang diusulkan untuk meningkatkan visibilitas dan partisipasi masyarakat. Dengan memuat dan menyebarkan kegiatan Posyandu melalui platform digital, diharapkan informasi dapat menjangkau lebih banyak orang, menarik minat, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kesehatan yang diselenggarakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024, peran Posyandu mengalami perluasan signifikan. Posyandu tidak lagi hanya memberikan pelayanan di bidang kesehatan, melainkan juga dapat bergerak pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) lainnya. Ini mencakup pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.

Gubernur Gusnar Ismail menegaskan bahwa enam SPM ini merupakan urusan wajib daerah otonom, yang kini diletakkan di Posyandu. Hal ini menjadikan Posyandu sebagai institusi yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Perluasan mandat ini menunjukkan bahwa Posyandu memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pelayanan terpadu yang komprehensif di tingkat desa atau kelurahan, tidak hanya sebatas kesehatan.

Dengan mandat yang lebih luas, Posyandu diharapkan mampu menjadi motor penggerak berbagai program pembangunan di tingkat lokal. Keterlibatan Posyandu dalam aspek-aspek non-kesehatan akan memperkuat sinergi antar sektor dan memastikan bahwa pelayanan dasar dapat diakses secara lebih mudah oleh masyarakat. Ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Pelantikan tim pembina Posyandu Provinsi Gorontalo ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 222/13/VII/2025. Keputusan ini merupakan perubahan atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 159/34/V/2025 tentang Tim Pembina Posyandu. Proses pelantikan ini menandai dimulainya masa bakti tim pembina yang baru dalam mengawal dan meningkatkan kinerja Posyandu di seluruh provinsi.

Setelah acara pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Sosialisasi ini disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Adat (LKAD), PKK, dan Posyandu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Materi yang disampaikan berfokus pada optimalisasi peran tim pembina Posyandu serta strategi penyusunan rencana kegiatan yang efektif dan efisien.

Sosialisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa tim pembina Posyandu yang baru memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan tanggung jawab mereka sesuai regulasi terbaru. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tim dapat merumuskan program-program yang relevan dan implementatif, sehingga tujuan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui Posyandu dapat tercapai secara optimal.