Wamenlu RI Ungkap Fakta Mengejutkan: Deklarasi New York Disepakati Palestina untuk Solusi Dua Negara

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengonfirmasi bahwa Deklarasi New York tentang Implementasi Solusi Dua Negara telah disepakati Palestina. Apa implikasinya bagi perdamaian?

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, secara tegas menyatakan bahwa Deklarasi New York mengenai Implementasi Solusi Dua Negara telah mendapatkan persetujuan dari Palestina. Pernyataan ini disampaikan Wamenlu Arrmanatha dalam sebuah wawancara singkat di Jakarta pada hari Jumat.

Konfirmasi ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan mengenai salah satu poin penting dalam deklarasi tersebut. Poin yang dimaksud adalah pengutukan terhadap serangan kelompok pergerakan Palestina, Hamas, yang terjadi pada 7 Oktober 2023 terhadap warga sipil, serta seruan agar Hamas mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjata kepada Otorita Palestina. Palestina, sebagai negara pengamat, telah berpartisipasi aktif dalam negosiasi dan menyepakati isi deklarasi.

Wamenlu RI yang akrab disapa Tata ini juga menjelaskan bahwa deklarasi tersebut tidak dapat dipandang secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Menurutnya, seluruh poin yang ada dalam deklarasi telah dibahas dan disepakati oleh para peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan di New York ini merupakan langkah awal yang krusial, di mana pembahasan Solusi Dua Negara sebagai cara untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel mulai kembali dibahas setelah vakum selama 10 tahun.

Wamenlu Arrmanatha Nasir menekankan bahwa Deklarasi New York harus dipahami secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu poin saja. Dokumen tersebut bukan hanya mengutuk serangan Hamas, tetapi juga mencakup berbagai upaya damai yang komprehensif. Keterlibatan Palestina sebagai negara pengamat dalam negosiasi dan persetujuan mereka terhadap deklarasi menunjukkan komitmen terhadap proses perdamaian yang berkelanjutan.

Deklarasi ini secara spesifik mencakup seruan untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza, serta permintaan agar Hamas menyerahkan senjata kepada Otorita Palestina. Poin-poin ini merupakan bagian integral dari upaya mencapai stabilitas regional dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi implementasi solusi dua negara. Kesepakatan ini mencerminkan konsensus internasional yang luas.

Menurut Arrmanatha, semua peserta konferensi telah menyetujui isi deklarasi tersebut secara kolektif. Persetujuan ini sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dari solusi yang diusulkan. Pendekatan holistik dalam memandang deklarasi ini menjadi kunci untuk memahami tujuan jangka panjangnya dalam menyelesaikan konflik.

Pertemuan di Markas Besar PBB di New York pada 28-30 Juli 2025 menandai dimulainya kembali pembahasan Solusi Dua Negara. Isu krusial ini sempat tidak dibahas selama satu dekade terakhir, namun kini kembali menjadi perhatian utama komunitas internasional. Semua pihak sepakat bahwa solusi dua negara adalah jalan keluar yang realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

Arrmanatha juga menyoroti kemajuan signifikan dalam pengakuan Negara Palestina oleh beberapa negara. Ini merupakan langkah strategis yang sangat penting menuju keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dukungan dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Prancis, Inggris, Rusia, dan China, sangat krusial dalam proses ini.

Saat ini, hanya satu dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui Palestina sebagai negara. Perkembangan ini menunjukkan adanya momentum positif yang kuat di kancah diplomasi internasional. Kanada juga dilaporkan bersiap untuk mengakui Palestina sebagai negara, menambah daftar dukungan yang terus bertumbuh.

• Konferensi Tingkat Tinggi Internasional mengenai Implementasi Solusi Dua Negara diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi.
• Konferensi tersebut menghasilkan “New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Questions of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution”.
• Deklarasi ini menegaskan pentingnya segera mengakhiri perang di Gaza.
• Membuka blokade bantuan kemanusiaan dan mendukung implementasi “Arab-OIC Reconstruction Plan” untuk membangun kembali Gaza.
• Memulai proses pencapaian solusi dua negara secara berkelanjutan.