Fakta Unik Revalidasi Geopark Toba: Bappenas Ambil Alih Peran Penting dalam Penilaian UNESCO

Proses revalidasi Geopark Toba oleh UNESCO sedang berlangsung, dengan Bappenas memegang peran krusial. Apa saja langkah strategis yang diambil untuk mempertahankan predikat dunia?

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas kini memainkan peran sentral dalam proses revalidasi UNESCO Global Geopark (UGGp) Kaldera Toba. Dua asesor dari UNESCO sedang mengevaluasi taman bumi ini di Sumatera Utara. Proses penting ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 25 Juli 2025.

Keterlibatan Bappenas ini bertujuan untuk mempertahankan predikat "kartu hijau" bagi Geopark Toba. Predikat tersebut bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan memiliki implikasi strategis. Ini mencakup keberlanjutan di bidang konservasi, pendidikan, serta tujuan pembangunan berkelanjutan.

Direktur Sumber Daya Energi Mineral Pertambangan Bappenas, Togu Santoso Pardede, menjelaskan peran strategis lembaganya. Bappenas bertindak sebagai Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI). Mereka memfasilitasi dan mendampingi penyusunan dokumen revalidasi.

Sebagai Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), Bappenas memiliki tugas vital. Mereka berperan dalam memfasilitasi dan memberikan pendampingan. Ini termasuk penyusunan dokumen revalidasi bersama KNGI dan berbagai kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, Bappenas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Pengelola Geopark, swasta, dan pemangku kepentingan. Mereka memastikan semua pihak terlibat aktif. Dokumen revalidasi kemudian disempurnakan dan disampaikan kepada Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU).

Sebelum evaluasi utama, Bappenas telah melakukan pendampingan pra-revalidasi di Geopark Toba. Kegiatan ini berlangsung pada 11-14 Juli 2025. Bappenas mengundang Dr. Soojae Lee, evaluator UGGp dari Korea Selatan, untuk memberikan masukan. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam persiapan revalidasi.

Terdapat perubahan signifikan dalam tata kelola Geopark Indonesia yang melibatkan Bappenas. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2019, Ketua Dewan Pengarah KNGI sebelumnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Namun, perubahan terjadi setelah terbitnya Perpres Nomor 139 Tahun 2024.

Perpres 139 Tahun 2024 tidak lagi memuat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam struktur Kabinet Merah Putih. Oleh karena itu, dalam Rapat Koordinasi KNGI Desember 2024, disepakati usulan penting. Menteri PPN/Bappenas diusulkan menjadi Ketua Dewan Pengarah KNGI.

Saat ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas melaksanakan tugas dan fungsi yang sebelumnya diemban oleh Menko Marinves. Ini termasuk penyiapan validasi dan revalidasi UNESCO Global Geopark. Perubahan ini memerlukan revisi Perpres 9 Tahun 2019 untuk memantapkan tata kelola geopark di tingkat pusat.

Bappenas juga telah menerbitkan Permen PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan Geopark tahun 2021-2025. RAN ini berfungsi sebagai alat integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan dasar pengembangan geopark. Saat ini, RAN Geopark sedang diperbarui untuk periode 2025-2029.

Revalidasi oleh UNESCO biasanya berlangsung setiap empat tahun sekali untuk UGGp yang mendapat "kartu hijau". Sementara itu, UGGp dengan status "kartu kuning" akan dievaluasi setiap dua tahun. Status kartu hijau sangat krusial bagi Indonesia.

Predikat ini mengukur komitmen teguh Indonesia dalam melindungi warisan alam dan budaya. Ini penting untuk generasi mendatang. Reputasi tersebut juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia di forum global. Selain itu, membuka peluang investasi hijau dan peningkatan pariwisata berkelanjutan.

Direktur Togu Santoso Pardede berharap semua pemangku kepentingan dan masyarakat ikut merawat Geopark Toba. Tujuannya agar dampaknya dapat dinikmati lintas generasi. Ia menekankan bahwa masalah di Toba menjadi momentum penting bagi masyarakat.

Indonesia mewarisi alam dan budaya luar biasa yang diakui dunia. Togu mengajak untuk menjaga dan melindungi warisan ini. Pemanfaatan harus untuk kesejahteraan bersama. Ini adalah investasi jangka panjang bagi bangsa.