Kementerian UMKM Soroti Efisiensi Biaya Layanan Platform Digital, Dorong Inovasi untuk UMKM

Kementerian UMKM menyarankan platform digital agar biaya layanan semakin efisien demi ekosistem UMKM yang kuat. Apa langkah pemerintah selanjutnya?

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menegaskan pentingnya efisiensi biaya layanan platform digital. Saran ini disampaikan untuk memperkuat pertumbuhan ekosistem UMKM di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang semakin bergantung pada platform digital.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik, menyatakan harapan pemerintah. Ia menginginkan inovasi terus dilakukan oleh platform digital. Inovasi tersebut harus memberikan manfaat besar bagi UMKM. Pada saat yang sama, biaya layanan yang dikenakan kepada UMKM perlu disesuaikan agar semakin efisien.

Pernyataan ini muncul setelah adanya pembahasan mengenai tarif layanan yang dinilai mahal oleh sebagian pelaku UMKM. Pemerintah telah mengadakan rapat dengan sejumlah pengelola platform layanan digital. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari titik temu yang adil bagi semua pihak.

Menanggapi keluhan terkait mahalnya tarif layanan, seperti yang kerap disuarakan oleh pengguna GoFood, Riza Adha Damanik menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret. Rapat koordinasi telah dilakukan dengan berbagai pengelola platform layanan digital. Diskusi ini berfokus pada peninjauan ulang struktur biaya yang berlaku.

Salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penentuan angka yang tepat untuk biaya layanan. Angka ini harus memungkinkan pengelola platform untuk tetap beroperasi dan berkembang. Namun, di sisi lain, pemerintah juga memiliki komitmen kuat. Pemerintah ingin memastikan pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital tetap memperoleh keuntungan optimal dari usaha mereka.

Riza menekankan bahwa kedua aspek ini harus berjalan beriringan. Keseimbangan antara keberlangsungan platform dan keuntungan UMKM menjadi prioritas. Pemerintah terus berupaya memperkuat kesepahaman ini. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital.

Pemerintah secara konsisten mendukung penguatan ekosistem UMKM dengan berbagai inisiatif. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat UMKM diwujudkan melalui kemudahan pemberian izin usaha. Selain itu, fasilitas pendukung dan program pelatihan juga disediakan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha.

Upaya tersebut bertujuan agar UMKM mampu menjaga kualitas produk dan layanan mereka. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dijual kepada konsumen menjadi fokus utama. Dengan demikian, UMKM dapat bersaing lebih baik di pasar yang dinamis.

Riza Adha Damanik menegaskan bahwa kemajuan UMKM hanya dapat tercapai dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi. Ekosistem ini melibatkan peran aktif pemerintah, platform digital, pelaku UMKM itu sendiri, dan konsumen. Sinergi antara keempat pilar ini sangat krusial untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan.

Meskipun isu daya beli yang menurun sempat menjadi perhatian, Riza Adha Damanik memberikan pandangan optimis. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2023 yang mencapai 5,12 persen. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa daya tahan dan kemampuan adaptasi UMKM terus meningkat.

Di tengah tantangan seperti kenaikan harga bahan baku dan biaya layanan, UMKM menunjukkan semangat inovasi yang tinggi. Mereka semakin tertantang untuk mencari solusi kreatif agar tetap bertahan. Kemampuan beradaptasi ini memungkinkan UMKM untuk terus mengikuti dinamika ekonomi yang berubah-ubah.

Riza menambahkan bahwa anggapan penurunan produktivitas atau pendapatan UMKM kurang tepat. Hal ini terlihat dari tren akses pembiayaan yang diberikan pada kuartal kedua dan seterusnya. Tren tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Banyak usaha rakyat kini telah beralih dan masuk ke sektor produksi, menandakan kemajuan yang positif.