Indonesia dan Strategi Permanenkan Gencatan Senjata Gaza: Tekanan Ekonomi dan Boikot
Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian permanen di Gaza melalui gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), menekan ekonomi Israel dan sekutunya, serta mendorong pengembangan produk dalam negeri.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan rencana kontroversial untuk mengambil alih Jalur Gaza, memicu kekhawatiran internasional. Di tengah gencatan senjata sementara yang rapuh pasca konflik Oktober 2023, berbagai negara berupaya mencari solusi permanen. Malaysia, misalnya, telah berkomitmen membangun infrastruktur di Gaza. Indonesia, dengan sejarah perjuangan melawan penjajahan, juga memiliki peran penting dalam upaya ini.
Strategi Efektif: Tekanan Ekonomi Melalui Gerakan BDS
Salah satu cara paling efektif untuk mendukung Palestina dan menekan Israel adalah melalui gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS). Gerakan ini terbukti efektif dalam sejarah, seperti pada perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan. BDS menyerukan boikot produk dan perusahaan yang terkait dengan Israel dan pendukungnya, termasuk Amerika Serikat.
Indonesia, dengan populasi besar dan daya beli signifikan, memiliki potensi besar untuk memberikan dampak ekonomi yang substansial. Jika masyarakat Indonesia secara kolektif mengurangi konsumsi produk-produk dari perusahaan yang mendukung Israel, tekanan ekonomi akan meningkat, memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali dukungan terhadap Israel. Ini akan mempengaruhi keputusan politik, termasuk kemungkinan agresi lebih lanjut.
Dampak Positif Boikot bagi Indonesia
Boikot terhadap produk asing yang terafiliasi dengan Israel juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini akan membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk berkembang dan mengambil alih ceruk pasar yang lebih besar. Peningkatan konsumsi produk lokal akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Langkah Konkret Gerakan BDS di Indonesia
Gerakan BDS di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, identifikasi produk-produk yang harus diboikot dan gantikan dengan produk dalam negeri. Kedua, edukasi masyarakat melalui media sosial dan platform digital tentang perusahaan yang mendanai Israel. Ketiga, pemerintah dapat menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih selektif, seperti pengenaan tarif impor yang lebih tinggi terhadap negara-negara pendukung Israel.
Pemerintah juga dapat mempertimbangkan ulang kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Penggunaan anggaran APBN/APBD dapat dialihkan ke produk UMKM dalam negeri. Hal ini akan memberikan dampak ganda, yaitu menekan Israel dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dukungan Pemerintah dan Diplomasi
Selain gerakan BDS, pemerintah Indonesia dapat memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, membangun rumah sakit lapangan, dan mengirimkan tim medis serta relawan. Upaya diplomasi juga perlu diperkuat, seperti yang telah dilakukan Presiden Prabowo dalam KTT D-8. Namun, dibutuhkan langkah-langkah konkret selanjutnya untuk mewujudkan komitmen tersebut.
Gerakan BDS bukan hanya tentang membantu Palestina saat ini, tetapi juga tentang keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan dan perjuangan melawan penjajahan. Seperti yang diungkapkan Sriram Ananth dalam The Politics of the Palestinian BDS Movement, gerakan ini merupakan perjuangan untuk pembebasan umum, dan boikot dapat menciptakan ketakutan pada mereka yang berkuasa.
Kesimpulan
Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Gerakan BDS, dikombinasikan dengan dukungan pemerintah dan diplomasi aktif, dapat menjadi strategi efektif untuk mempermanenkan gencatan senjata di Gaza dan mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
*) Ismail Khozen adalah Manajer Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia
