Mendagri: Kepemimpinan, Bukan Pelantikan, Kunci Kekompakan Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa kepemimpinan Gubernur, bukan proses pelantikan, yang menentukan kekompakan dengan bupati dan wali kota.

Jakarta, 22 Januari 2024 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pelantikan bupati dan wali kota oleh gubernur bukan jaminan utama untuk menjaga kekompakan antar kepala daerah. Pernyataan ini disampaikan menanggapi usulan agar Presiden melantik gubernur terlebih dahulu, yang kemudian melantik bupati dan wali kota, demi alasan kewibawaan.

Mendagri menekankan bahwa faktor utama yang menentukan hubungan harmonis antara gubernur dan kepala daerah di bawahnya adalah kepemimpinan gubernur itu sendiri. Kemampuan membangun hubungan personal dan komunikasi yang baik jauh lebih penting daripada proses pelantikan formal. "Leadership, kemampuan untuk merangkul, datang bertemu, membangun hubungan personal, jauh lebih penting ketimbang pelantikan formal," tegas Tito dalam rapat bersama penyelenggara pemilu dan Komisi II DPR RI.

Beliau menambahkan bahwa hanya 22 gubernur terpilih pada Pilgub 2024 yang bebas sengketa dan akan dilantik pada 6 Februari 2025. Jadi, menurut Mendagri, mengharapkan kewibawaan semata dari proses pelantikan tidaklah realistis dan efektif. "Jadi, yang nanti dapat wibawa hanya 22 gubernur, belum tentu juga wibawa itu akan terjadi," ujarnya.

Pengalaman Mendagri menunjukkan bahwa kepatuhan dan kebersamaan antara bupati/wali kota dengan gubernur tidak selalu bergantung pada siapa yang melantik. Ada contoh daerah di mana pelantikan oleh gubernur tidak menjamin adanya rasa hormat dan kerja sama yang baik karena minimnya komunikasi dan koordinasi. "Saya pernah lihat beberapa daerah, pelantikan dilakukan oleh gubernurnya, tetapi enggak dihormati gubernurnya karena enggak pernah rapat, rapat dengan kepala daerah enggak ada, jadi ketika ada menteri baru rapat, ada yang begitu," ungkap Tito.

Sebelumnya, Mendagri telah mengajukan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada Serentak 2024, mempertimbangkan potensi pelantikan yang tidak serentak akibat sengketa di Mahkamah Konstitusi. Opsi-opsi tersebut meliputi:

• Opsi 1A: Presiden melantik semua kepala daerah pada 6 Februari 2025.
• Opsi 1B: Presiden melantik gubernur pada 6 Februari 2025, dan bupati/wali kota pada 10 Februari 2025.
• Opsi 1C: Presiden melantik gubernur pada 6 Februari 2025, lalu gubernur melantik bupati/wali kota pada 10 Februari 2025.

Kesimpulannya, Mendagri menekankan pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam membangun kolaborasi antar kepala daerah, bukan sekadar formalitas pelantikan. Hubungan yang baik dan produktif lebih bergantung pada kualitas kepemimpinan dan komunikasi, bukan pada siapa yang melakukan proses pelantikan.