Begini Pernyataan Jaksa Agung Soal Pelajar yang Bunuh Begal di Malang

Kasus pembunuhan begal yang dilakukan oleh ZA ini pun kemudian diangkat dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung pada Senin (20/01/20) kemarin. Dalam kasus ini, ZA didakwa hukuman penjara seumur hidup oleh Jaksa. Pertanyaan kasus itu disampaikan oleh Muhammad Syafi'i dari Fraksi Gerindra.

"Kasus yang lagi viral, anak muda yang mau dibegal diancam hukuman seumur hidup, saya kira ini dahsyat sekali. Mungkin itu saja," kata Syafi'i di Ruang Rapat komisi III, Senayan, Jakarta.

Terkait pertanyaan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin pun kemudian memberikan jawabannya. Burhanuddin pun menjelaskan, bahwa tak ada keinginan dari begal untuk memperkosa kekasih ZA.

"Untuk perkara begal anak-anak di Malang dan kalau nanti berkasnya secara penuh, sebenarnya tidak ada keinginan dari begal itu untuk memperkosa," kata Jaksa Agung.

Seperti diberitakan sebelumnya, ZA mengaku seorang begal bernama Misnan meminta agar ZA menyerahkan teman wanitanya untuk diperkosa begal tersebut.

Tak terima, ZA pun kemudian mengambil pisau di jok motornya dan menusuk Misna yang kemudian tewas. ZA mengaku pisau itu merupakan peralatan untuk kegiatan prakarya di sekolah.

Sementara Jaksa Agung menyebut, pisau tersebut digunakan membela diri dari ancaman begal, tapi dalam kondisi 'tidak terpaksa penuh'.

"Kemudian si anak-anak ini (ZA), itu sudah membawa senjata tajam dan itu yang digunakan oleh si anak itu walaupun untuk membela diri, dan itu membela diri dalam keadaan tidak terpaksa penuh," papar Burhanuddin.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Sobrani Binzar mengatakan bahwa tentang dakwaan yang menyebut bahwa ZA didakwa hukuman seumur hidup itu tidak benar. Meski demikian, Sobrani membenarkan bahwa ZA memang didakwa dengan 4 pasal berlapis.

“Dalam dakwaan yang tersebar di media bahwa ZA akan didakwa (hukuman) seumur hidup, itu saya pastikan tidak ada,” jelas Sobrani.

Hal ini dijelaskan Sobrani karena yang sedang berhadapan dengan hukum ini adalah anak. Dan dalam sistem peradilan anak maka terdakwa yang masih belum cakap atau masih di bawah umur dan berkategori anak-anak hanya boleh mendapat hukuman setengah dari orang dewasa.

“Dalam sistem ancaman hukum untuk peradilan anak ini adalah setengah dari dewasa,” lanjutnya.

Sobrani menjelaskan, ZA dijerat 4 pasal berlapis yaitu dakwaan utama pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan dengan, pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan undang-undang darurat tentang membawa senjata tajam.

Sementara itu pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Lucky Endrawati menyebut, bahwa pada proses peradilan ZA yang sudah berlangsung itu ternyata tidak menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Persidangannya aneh, kok tidak memakai SPPA UU Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi sidangnya kok berlangsung tertutup, mestinya kan tadi terbuka di dakwaannya. Siapa yang menentukan tertutup?" ujar Lucky.

Lebih lanjut, Lucky mengatakan bahwa pasal yang didakwakan atau disangkakan pada ZA menurutnya tidaklah pas dengan tujuan anak tersebut melakukan pembunuhan. Dan menurut Lucky hal ini adalah sesuatu yang aneh.

"Dari tiga pasal yang disangkakan, Pasal 340 dan 338 itu satu jenis, pembunuhan tujuan. Tidak pas-lah tujuannya, apalagi ini kok aneh," tambahnya.

Lucky menjelaskan ada proses persidangan yang dianggapnya juga janggal, dimana adanya pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan Pasal 338 tentang pembunuhan.

Namun menurutnya, tindakan yang dilakukan ZA bukanlah sebuah pembunuhan berencana melainkan melakukan pembelaan karena ZA dan teman perempuannya diancam akan dibegal dan diperkosa.

"Posisi ZA ketika teman wanitanya itu diancam otomatis jiwanya menjadi berontak dan tidak stabil, labil jiwanya karena ada ancaman tadi akhirnya dilakukan pembunuhan dan itu dibolehkan dalam pasal 49 ayat 2 KUHP sebagai alasan penghapus pidana," jelas dosen yang bergelar doktor tersebut.

Terkait kemungkinan jika ZA melarikan diri dari kawanan begal tersebut, Lucky berujar bahwa jika ZA membiarkan kekasihnya maka bisa jadi ancaman diperkosa akan tampak.

"Laki - laki mana pun di Indonesia yang normal ketika ada ancaman itu pasti melakukan hal yang sama. Pasti harga dirinya dan jiwanya akan tergoncang, akan melawan. Kegoncangan ini muncul, tidak mungkin jika tidak ada ancaman atau serangan," bebernya.