Jadi sorotan dunia, para relawan asing terlatih untuk gempa Palu mengaku diusir oleh pihak BNPB

Ahmed mengaku mereka sering menangani bencana besar, namun baru sekali mereka mendapat perlakuan seperti ini.

"Saya tak mau basa-basi, tapi disana (Palu) seperti "kalian tak bisa bekerja disini, kalian tak bisa melakukan ini, kalian tak bisa melakukan itu (penanggulangan)" kami tak pernah dilakukan begini sebelumnya di bencana besar lainnya," ujarnya.

Padahal Ahmed menyatakan bahwa relawan yang dikirim ke Indonesia bukan tanpa kualifikasi.

"Kami memiliki tim SAR yang sangat berpengalaman dengan peralatan khusus. Saya ingin menggunakannya," ujar dia dengan nada kecewa.

USAR yang beranggotakan 27 orang tiba dari Johannesburg tiga hari silam. Ia mengaku sudah menghabiskan banyak waktu untuk datang ke Palu.

Mereka yakin kemampuan para relawan miliki bisa membantu korban gempa dan tsunami. Namun niat baik mereka malah mendapat perlakuan tak mengenakkan.

Terkait bantuan relawan asing, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB), Sutopo Purwo Nugroho berikan penjelasan. Dilansir dari Kompas, Sutopo mengungkapkan memang ada larangan bagi relawan asing untuk ikut terjun secara langsung dalam penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah. Sutopo mengungkapkan alasan larangan tersebut karena relawan asing memiliki kultur kerja yang berbeda dari Indonesia.

"Relawan asing diatur, tidak bisa nyelonong seenaknya ke mana-mana. Karena beda kultur, bahasa, dan lainnya. Hal itu biasa terjadi, diatur di semua negara," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Meski begitu, relawan maupun organisasi masyarakat luar negeri yang ingin memberikan bantuan untuk bencana Sulawesi Tengah tetap difasilitasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Namun ada catatan khusus, yaitu dalam pendistribusiannya, relawan asing harus menggandeng mitra lokal.

"Ormas asing yang sudah terlanjur membeli atau menyiapkan bahan dukungan dan material di Indonesia harus didaftar menjadi mitra kementerian/lembaga dan wajib menggunakan mitra lokal untuk melaksanakan distribusi," ujar Sutopo.

Sutopo juga menegaskan, meskipun Pemerintah Indonesia menerima bantuan internasional untuk penanggulangan gempa dan tsunami Sulteng, bantuan tersebut sifatnya hanya suplemen, bukan instrumen utama penanggulangan.

"Bantuan internasional hanya suplemen, bukan utama," ujar Sutopo.

Meski begitu, relawan maupun organisasi masyarakat luar negeri yang ingin memberikan bantuan untuk bencana Sulawesi Tengah tetap difasilitasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Namun ada catatan khusus, yaitu dalam pendistribusiannya, relawan asing harus menggandeng mitra lokal.

"Ormas asing yang sudah terlanjur membeli atau menyiapkan bahan dukungan dan material di Indonesia harus didaftar menjadi mitra kementerian/lembaga dan wajib menggunakan mitra lokal untuk melaksanakan distribusi," ujar Sutopo.

Sutopo juga menegaskan, meskipun Pemerintah Indonesia menerima bantuan internasional untuk penanggulangan gempa dan tsunami Sulteng, bantuan tersebut sifatnya hanya suplemen, bukan instrumen utama penanggulangan.

"Bantuan internasional hanya suplemen, bukan utama," ujar Sutopo.