Pakar Hukum Berikan Apresiasi Program 100 hari Kapolri di Bidang Lalu Lintas

Digitalisasi dan sumber daya

Kesiapan sistem dan sumber daya manusia adalah kunci digitalisasi layanan. Korlantas Polri sudah memulai digitalisasi pelayanan yang menjadi tugas institusi itu.

Salah satu contohnya, perpanjangan SIM, perpanjangan legitimasi pengoperasian kendaraan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Semua proses itu sangat bergantung pada database digital. Tidak mungkin digitalisasi tidak bergantung pada database.

"Awalnya database dilakukan pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya secara manual. Seiring dengan perkembangan zaman, pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya dibantu dengan sistem informasi," kata Sandi.

Disebut dibantu, karena pelayanan melalui platform digital tidak menghilangkan pola manual. Proses digital merupakan alternatif ataupun komplementer terhadap pelayanan tugas-tugas Polri.

Dengan begitu, walau sistem digital dibangun dengan sangat baik, pihak yang mengawakinya belum mempunyai kesadaran, kemampuan, dan keterampilan dalam memanfaatkan atau menggunakan, database hanyalah data yang tersimpan dalam sebuah media penyimpanan digital.

Dengan momentum itu, seharusnya Korlantas Polri menjadikannya sebagai point of turn over anggapan bahwa pelayanan di Korlantas Polri itu lamban, bertele-tele, manual, bisa dikongkalikong dan lain sebagainya.

"Pencitraan buruk itu tidak diatasi dengan pencitraan baik, tetapi dilawan dengan bukti nyata di lapangan," katanya.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan Korlantas Polri dalam digitalisasi bukan angka-angka pengakses aplikasi layanan, melainkan ukuran keberhasilannya adalah pelayanan selesai dengan tepat waktu, efisien, kepuasan atas layanan, kecermatan dalam pelayanan, dan yang paling utama adalah Polri dikategorikan sebagai institusi negara yang memberikan pelayanan, perlindungan dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan jajaran Korlantas Polri dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penindakan pelanggaran hukum, baik internal maupun eksternal, menurut dia, merupakan upaya sungguh-sungguh dalam pembenahan.

Hal itu, lanjut dia, merupakan tekad Kapolri dalam menjabarkan upaya tenciptanya kenyamanan dan perlindungan masyarakat secara optimal. Program Presisi Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terkait dengan keamanan dan kenyamanan. [*rmd]