Perlunya Audit Tujuan Tertentu pada Bencana Gempa Bumi di Sulawesi Barat

perlunya audit tujuan tertentu

Dilansir dari REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA dikatakan bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan mengaudit bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri di Sulawesi Barat setelah bencana gempa bumi. Mentri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakanya, khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri.

Dalam Undang Undang no 15 tahun 2004 pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam proses audit ini, audit termasuk kedalam audit tujuan tertentu yang mana audit ini merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, dalam audit tujuan tertentu terdapat audit ketaatan, audit fraud dan audit investigatif.

Audit tujuan tertentu dapat dilakukan oleh audit eksternal maupun internal. Dalam audit tujuan tertentu ini akan ditemukan adanya kecuranngan. Menurut W. Steve Albercht dalam fraud examination terdapat 4 pilar utama dalam memerangi fraud yaitu ada pencegahan, pendeteksian dini, investigasi fraud dan penegakan hukum atau penjatuhan sanksi.

Tujuan dari audit ini diharapakan dapat menentukan banyaknya bangunan yang masih layak atau tidak, dalam audit ini jika audit internal maupun eksternal tidak dapat melakukan audit dengan tepat, maka auditor dapat meminta bantuan dari pihak luar, seperti yang dikatakan bahwa Mentri Basuki menunjuk Direktur Preservasi Jalan dan Jemabtan Wilayah II , Ditjen Bina Marga Thomas Setiabudi Aden sebagai komandan lapangan penanganan darurat bencana gempa di Sulawesi Barat.

sumber : REPUBLIKA.CO.ID