38 Ribu NIK di Jakarta Diperiksa: Program Penataan Adminduk Dimulai

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memverifikasi 38.000 NIK yang terindikasi tidak berdomisili di Jakarta sebagai bagian dari program penataan administrasi kependudukan.

Jakarta, 7 Mei 2024 - Sebanyak 38.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Jakarta tengah menjadi fokus verifikasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut terindikasi milik warga yang tidak berdomisili di Jakarta, sehingga masuk dalam program penataan administrasi kependudukan (adminduk). Proses verifikasi ini merupakan langkah cepat untuk menata data kependudukan di ibu kota, menjawab pertanyaan apa yang dilakukan, siapa yang terlibat (Pemprov DKI Jakarta), di mana (Jakarta), kapan (saat ini), mengapa (karena data NIK tidak sesuai domisili), dan bagaimana (dengan verifikasi 38.000 NIK).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa jumlah data NIK yang perlu diverifikasi awalnya mencapai 3 juta. Namun, setelah proses pemindahan mandiri dan penghapusan data warga yang meninggal atau pindah domisili, angka tersebut menyusut menjadi sekitar 2,1 juta. Dari jumlah tersebut, 100 ribu data membutuhkan verifikasi lanjutan, dan tahap awal difokuskan pada 38 ribu NIK.

Penataan data ini merupakan bagian penting dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan keakuratan data kependudukan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan perencanaan pembangunan di Jakarta. Proses verifikasi ini dilakukan secara teliti dan hati-hati untuk menghindari kesalahan dan memastikan keadilan bagi seluruh warga.

Budi Awaluddin menegaskan bahwa penataan data ini berupa penonaktifan NIK bersifat sementara. Tujuannya adalah mendorong warga untuk melaporkan domisili sesuai tempat tinggal sebenarnya. "Tujuan kami bukan mencabut NIK secara permanen. Tapi agar warga sadar dan melakukan penyesuaian domisili. Banyak yang sudah pindah secara sadar ke daerah tempat tinggal sebenarnya dan itu justru yang kita harapkan," ujar Budi.

Meskipun dinonaktifkan sementara, NIK warga tetap dapat digunakan kembali setelah proses pindah domisili dilakukan secara resmi. Proses ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk memberikan kemudahan bagi warga dalam proses pembaruan data kependudukan. Informasi lebih lanjut mengenai proses pindah domisili dan pembaruan data dapat diakses melalui website resmi Dukcapil DKI Jakarta atau kantor Dukcapil terdekat.

Berbagai alasan melatarbelakangi mengapa warga enggan untuk melakukan perubahan data domisili. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Budi Awaluddin antara lain:

• Rumah di Jakarta masih dikontrakkan, sementara warga telah pindah ke tempat lain.
• Keinginan untuk tetap mendapatkan pelayanan publik di DKI Jakarta.
• Kemungkinan untuk kembali tinggal di Jakarta di masa mendatang.
• Masih mengakses layanan pendidikan atau kesehatan di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami berbagai kendala yang dihadapi warga. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya akurasi data kependudukan.

Program penataan adminduk ini diharapkan dapat menghasilkan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.