APKASI Harap Program MBG Dongkrak Ekonomi Daerah, Usul Libatkan TNI

APKASI berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah, khususnya di wilayah dengan keterbatasan mitra usaha, dan mengusulkan keterlibatan TNI serta fleksibilitas SOP.

Bupati Trenggalek dan Penjabat Ketua Umum APKASI, Mochamad Nur Arifin, menyampaikan harapannya agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan mitra usaha. Pernyataan ini disampaikan saat beliau mengikuti rapat sosialisasi percepatan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) secara daring pada Rabu, 30 April 2024, dari Gedung Smart Center, Trenggalek, Jawa Timur. Arifin menekankan pentingnya program MBG sebagai pengungkit kesejahteraan, bukan sebagai beban tambahan bagi daerah.

Dalam rapat tersebut, Arifin mengusulkan beberapa hal penting terkait implementasi program MBG. Ia menyoroti perbedaan kondisi geografis dan kemampuan ekonomi antar daerah yang perlu dipertimbangkan dalam mekanisme distribusi melalui Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, membangun SPPG dengan kapasitas besar membutuhkan modal yang signifikan dan tidak semua daerah mampu mewujudkannya. "Tidak semua daerah punya kondisi yang sama, seperti Trenggalek atau wilayah kepulauan. Kalau harus membangun SPPG dengan kapasitas 3.000 porsi per hari, jelas butuh modal besar dan hanya bisa dijalankan kelompok tertentu," ujarnya.

Lebih lanjut, Arifin juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG melibatkan TNI untuk mengatasi kendala keterbatasan mitra penyedia layanan makanan bergizi di daerah-daerah tertentu. "Kami ingin skema penugasan MBG bisa diberikan juga kepada TNI. Karena untuk mencari mitra swasta di daerah yang secara ekonomi belum atraktif sangatlah sulit," katanya. Sebagai contoh solusi, Trenggalek telah melakukan efisiensi anggaran dengan mengubah salah satu ruang kelas menjadi dapur bergizi yang dikelola oleh yayasan komite sekolah, melibatkan wali murid dalam pengelolaan dan pengawasan.

Di Trenggalek, pemerintah daerah telah berinovasi dengan mengubah ruang kelas menjadi dapur bergizi. Pembiayaan pembangunan ditanggung oleh APBD, sementara pengelolaan berada di bawah yayasan komite sekolah yang beranggotakan wali murid. Model ini dinilai lebih efektif karena wali murid lebih memahami kebutuhan anak-anak, menghasilkan kualitas makanan yang lebih baik, hemat ongkos distribusi, dan memastikan makanan sampai ke siswa dalam keadaan hangat. Meskipun tingkat kesalahan pengiriman makanan rendah (0,5 persen), Arifin tetap menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi masalah seperti makanan basi yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi program.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program MBG, Arifin juga mengusulkan beberapa perbaikan. Ia menyarankan agar standar operasional prosedur (SOP) MBG tidak terlalu kaku, mengingat program ini masih dalam tahap penyesuaian dan pembelajaran di berbagai daerah. Selain itu, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) diusulkan untuk mempercepat proses pembayaran kepada penyedia layanan makanan. "Ketika dana MBG dari APBN atau APBD cair, tinggal dibayarkan ke kartu kredit pemerintah," ucapnya. Dengan demikian, diharapkan program MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Program MBG diharapkan tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berdampak pada peningkatan ekonomi daerah. Keterlibatan TNI dan fleksibilitas SOP menjadi solusi yang diusulkan untuk mengatasi kendala di lapangan. Penggunaan KKPD juga diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan efisiensi program.

Implementasi program MBG membutuhkan adaptasi terhadap kondisi spesifik setiap daerah. Inovasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dengan perbaikan mekanisme distribusi, pengelolaan, dan pembayaran, diharapkan program MBG dapat menjadi pengungkit kesejahteraan ekonomi daerah.