Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkot Kendari Bedah 20 Rumah Tidak Layak Huni, Target 5.000 Unit!
Pemkot Kendari Bedah 20 Rumah Tidak Layak Huni, Target 5.000 Unit!

Pemerintah Kota Kendari luncurkan program bedah rumah tidak layak huni, menargetkan 5.000 unit rumah dalam beberapa tahun ke depan, dimulai dengan 20 rumah di 11 kecamatan pada tahun 2025.

Pemkab Kukar Berkomitmen Sukseskan Program Pembangunan Perumahan Layak Huni
Pemkab Kukar Berkomitmen Sukseskan Program Pembangunan Perumahan Layak Huni

Pemkab Kukar berkomitmen penuh dalam program pembangunan perumahan layak huni untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI.

Kemendagri Dukung Penuh Program Tiga Juta Rumah untuk MBR
Kemendagri Dukung Penuh Program Tiga Juta Rumah untuk MBR

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungan penuh terhadap program tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menteri PKP Tekankan Kualitas Bangunan Rumah Rakyat, REI Siap Dukung
Menteri PKP Tekankan Kualitas Bangunan Rumah Rakyat, REI Siap Dukung

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait meminta pengembang, khususnya REI, untuk menjaga kualitas bangunan rumah subsidi dan siap diaudit, sementara REI menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 Juta Rumah.

Prabowo Tekankan Kualitas Rumah Subsidi: Audit Dilakukan, 220 Ribu Unit Ditargetkan di 2025
Prabowo Tekankan Kualitas Rumah Subsidi: Audit Dilakukan, 220 Ribu Unit Ditargetkan di 2025

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan rumah subsidi berkualitas, setelah ditemukan disparitas kualitas di berbagai daerah; audit oleh BPK dan KPK dilakukan, serta ditargetkan 220 ribu unit rumah subsidi di 2025.

Kemenkumham Harmonisasi Raperda Pencegahan Pemukiman Kumuh di Bangka Selatan
Kemenkumham Harmonisasi Raperda Pencegahan Pemukiman Kumuh di Bangka Selatan

Kemenkumham Babel harmonisasi Ranperda Bangka Selatan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh, selaras dengan UU Cipta Kerja dan peraturan terkait lainnya.

Presiden Prabowo Umumkan Kuota Tambahan Rumah MBR, Solusi Permasalahan Perumahan Nasional?
Presiden Prabowo Umumkan Kuota Tambahan Rumah MBR, Solusi Permasalahan Perumahan Nasional?

Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan kuota tambahan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan perumahan layak dan terjangkau.

Pemerintah Akan Blacklist Pengembang Rumah Subsidi Tak Bertanggung Jawab
Pemerintah Akan Blacklist Pengembang Rumah Subsidi Tak Bertanggung Jawab

Menteri Perumahan Rakyat berjanji akan memasukkan pengembang perumahan subsidi yang membangun rumah berkualitas buruk ke dalam daftar hitam untuk melindungi masyarakat.

Daftar Hitam Pengembang Rumah Subsidi Nakal: Langkah Tegas Menteri PKP
Daftar Hitam Pengembang Rumah Subsidi Nakal: Langkah Tegas Menteri PKP

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan akan membuat daftar hitam pengembang rumah subsidi yang membangun hunian berkualitas buruk, guna melindungi masyarakat.

Pemerintah Perkuat Komitmen: Tingkatkan Standar Kualitas Rumah Subsidi
Pemerintah Perkuat Komitmen: Tingkatkan Standar Kualitas Rumah Subsidi

Menteri Perumahan Rakyat berkomitmen meningkatkan kualitas rumah subsidi agar layak huni dan nyaman, ditandai kunjungan ke perumahan subsidi Vinewood City, Bekasi.

Audit Pengembang Rumah MBR: Menteri PKP Pastikan Kualitas Rumah untuk Rakyat
Audit Pengembang Rumah MBR: Menteri PKP Pastikan Kualitas Rumah untuk Rakyat

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait memastikan audit BPK terhadap pengembang perumahan untuk melindungi MBR dan mendapatkan rumah berkualitas.

Menteri PKP Pastikan Kualitas Rumah Subsidi, Pengembang Bertanggung Jawab
Menteri PKP Pastikan Kualitas Rumah Subsidi, Pengembang Bertanggung Jawab

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menegaskan tanggung jawab pengembang atas kualitas rumah subsidi dan akan melakukan monitoring lapangan untuk memastikan kualitas serta menindaklanjuti keluhan warga.