Pemkot Kendari Bentuk Satgas Perumahan: Awasi 15 Ribu Unit Rumah MBR

Pemerintah Kota Kendari membentuk Satgas pembangunan perumahan untuk mengawasi pembangunan 15 ribu unit rumah bantuan pemerintah pusat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mencegah pelanggaran aturan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah proaktif dalam memastikan pembangunan perumahan yang berkualitas bagi warganya. Pembentukan Satgas pembangunan perumahan diumumkan pada Selasa, 11 Maret 2024, sebagai respon atas rencana pembangunan 15 ribu unit rumah bantuan pemerintah pusat untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menjelaskan bahwa satgas ini dibentuk untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap proses pembangunan, memastikan seluruhnya sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Langkah ini penting untuk mencegah dampak negatif pembangunan yang asal-asalan, seperti masalah banjir dan sampah.

Pembentukan Satgas ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemkot Kendari dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia. Kota Kendari mendapatkan kuota 15.000 unit rumah untuk tahun 2025, yang ditujukan khusus bagi MBR. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Satgas Perumahan: Mengawal Pembangunan 15 Ribu Unit Rumah MBR

Pembentukan Satgas Perumahan di Kendari bertujuan untuk memastikan pembangunan 15.000 unit rumah untuk MBR berjalan sesuai aturan. Satgas ini akan berperan aktif dalam mengawasi setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian proyek. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan kualitas bangunan yang terjaga.

Wakil Wali Kota Kendari menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Pembangunan yang tidak sesuai prosedur dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari Satgas sangat diperlukan.

Selain itu, keterlibatan aparat penegak hukum (APH) juga akan dimaksimalkan. Bagi pengembang yang melanggar aturan, akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari penghentian pembangunan hingga proses pidana. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkot Kendari dalam menegakkan aturan.

Sudirman juga menambahkan bahwa Pemkot Kendari akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bagian Hukum Setda, Dinas Penanaman Modal, dan DPRD Kendari, untuk menyempurnakan regulasi terkait pembangunan perumahan. Regulasi yang jelas dan terukur akan menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan terbebas dari pelanggaran.

Regulasi dan Kolaborasi Antar Instansi

Untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai aturan dan kaidah yang berlaku, Pemkot Kendari akan melibatkan berbagai instansi terkait. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyusun regulasi yang komprehensif dan efektif dalam mengawasi pembangunan perumahan di Kota Kendari.

Bagian Hukum Setda, Dinas Penanaman Modal, dan DPRD Kendari akan berkoordinasi untuk merumuskan regulasi yang akan diterapkan. Regulasi ini akan mengacu pada peraturan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemkot Kendari juga akan melibatkan APH untuk menindak tegas pengembang yang melanggar aturan. Hal ini untuk memberikan efek jera dan memastikan pembangunan perumahan di Kendari berjalan sesuai dengan rencana dan tidak merugikan masyarakat.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan pembangunan 15.000 unit rumah MBR di Kendari dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pemkot Kendari berkomitmen untuk mewujudkan perumahan yang layak dan berkualitas bagi warganya. Pembentukan Satgas Perumahan dan penyusunan regulasi yang komprehensif merupakan langkah nyata dalam mencapai tujuan tersebut.