Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemerintah Matangkan Program Rumah Layak Huni untuk Warga Miskin Ekstrem
Pemerintah Matangkan Program Rumah Layak Huni untuk Warga Miskin Ekstrem

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan program rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian lokal.

Pemkab Bekasi Percepat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Sasar 1.670 Unit hingga 2025
Pemkab Bekasi Percepat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Sasar 1.670 Unit hingga 2025

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar memperbaiki 1.670 rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga November 2025 dengan anggaran Rp20 juta per unit, sebagai upaya menekan angka kemiskinan dan stunting.

Pemkot Palembang Perbaiki 30 Rumah Tidak Layak Huni, Kolaborasi CSR Dorong Penurunan Kemiskinan
Pemkot Palembang Perbaiki 30 Rumah Tidak Layak Huni, Kolaborasi CSR Dorong Penurunan Kemiskinan

Pemerintah Kota Palembang merenovasi 30 rumah tidak layak huni melalui kolaborasi Baznas dan perusahaan swasta, sebagai langkah awal mengatasi 3.700 rumah serupa di kota tersebut.

Pemkab Kukar Berkomitmen Sukseskan Program Pembangunan Perumahan Layak Huni
Pemkab Kukar Berkomitmen Sukseskan Program Pembangunan Perumahan Layak Huni

Pemkab Kukar berkomitmen penuh dalam program pembangunan perumahan layak huni untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI.

Polri Bedah Rumah Warga Miskin di OKU, Wujud Kepedulian terhadap Masyarakat
Polri Bedah Rumah Warga Miskin di OKU, Wujud Kepedulian terhadap Masyarakat

Polres OKU, Sumatera Selatan, berhasil membedah rumah tidak layak huni milik Sri Darma Astuti di Kelurahan Batu Kuning melalui Program Polri Peduli Masyarakat, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu.

Jakpus Bedah 80 Rumah Warga Miskin, Gandeng Baznas dan Perusahaan untuk Wujudkan Rumah Layak Huni
Jakpus Bedah 80 Rumah Warga Miskin, Gandeng Baznas dan Perusahaan untuk Wujudkan Rumah Layak Huni

Pemkot Jakpus berkolaborasi dengan Baznas dan perusahaan swasta untuk memperbaiki 80 rumah warga miskin melalui program bedah rumah guna mengurangi kesenjangan sosial.

Bupati Kudus Usulkan Rehab Rumah Tak Layak Huni, 6.000 Unit Jadi Prioritas
Bupati Kudus Usulkan Rehab Rumah Tak Layak Huni, 6.000 Unit Jadi Prioritas

Bupati Kudus mengusulkan bantuan rehabilitasi rumah tak layak huni kepada pihak swasta, menyasar 6.000 unit rumah dengan kondisi 600 unit dalam kondisi parah.

Bupati Tapin Sukses Bedah 323 Rumah Tak Layak Huni dalam 30 Hari
Bupati Tapin Sukses Bedah 323 Rumah Tak Layak Huni dalam 30 Hari

Bupati Tapin, H. Yamani, berhasil merealisasikan program prioritas bedah rumah tidak layak huni dengan menyelesaikan 323 unit rumah dalam 30 hari, menargetkan 1000 rumah dalam 100 hari.

Pemkot Kediri Apresiasi Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Rumah Tak Layak Huni
Pemkot Kediri Apresiasi Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Rumah Tak Layak Huni

Pemerintah Kota Kediri mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam memperbaiki rumah warga kurang mampu, kolaborasi berbagai pihak tingkatkan kualitas hidup warga.

75 Rumah Warga OKU Direnovasi, Pemkab Targetkan Lebih dari 100 Unit!
75 Rumah Warga OKU Direnovasi, Pemkab Targetkan Lebih dari 100 Unit!

Pemkab OKU melalui program RTLH tahun 2025 menargetkan renovasi 75 rumah tidak layak huni, namun berupaya menambah hingga 100 unit dengan bantuan CSR dan berbagai pihak.

213 Rumah Layak Huni di Tapin Dibangun dalam 20 Hari, Target 1000 Unit dalam 100 Hari
213 Rumah Layak Huni di Tapin Dibangun dalam 20 Hari, Target 1000 Unit dalam 100 Hari

Pemkab Tapin berhasil membangun 213 rumah layak huni hanya dalam 20 hari kerja, melampaui target awal dan menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tapin.

Pemkot Kendari Bentuk Satgas Perumahan: Awasi 15 Ribu Unit Rumah MBR
Pemkot Kendari Bentuk Satgas Perumahan: Awasi 15 Ribu Unit Rumah MBR

Pemerintah Kota Kendari membentuk Satgas pembangunan perumahan untuk mengawasi pembangunan 15 ribu unit rumah bantuan pemerintah pusat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mencegah pelanggaran aturan.